"Selama ini kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan kapal ikan berkapasitas 30 GT keberatan karena mereka tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, sehingga operasional kapal bantuan tersebut kurang optimal," kata Kabid Perikanan Tangkap DKP Babel, Mokh Hidayat Hamami di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan dan pengakuan nelayan, pihak Pertamina tidak mengalokasikan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan berkapasitas 30 GT ke atas dengan alasan menghindari permasalahan hukum dan penyelewengan BBM bersubsidi.
"Pertamina atau SPBN tidak melayani kapal ikan berkapasitas 30 ini karena berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, pihak Pertamina dan SPBN ini disalahkan karena BPK masih berpatokan pada Permen Nomor 15 Tahun 2012," ujarnya.
Menurut dia, bantuan kapal ikan berkapasitas 30 GT ini untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan tradisional.
"Pada serah terima bantuan kapal ini pihak KKP menegaskan kapal menggunakan BBM bersubsidi untuk meringankan beban nelayan tradisional," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan menyurati KKP agar nelayan dapat menggunakan BBM bersubsidi.
"Jika nelayan menggunakan BBM industri tentu biaya operasional akan semakin tinggi dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan ikan semakin tipis," ujarnya.
KKP pada 16 Januari lalu menyerahkan bantuan empat unit kapal berkapasitas 30 GT kepada empat kelompok nelayan di Bangka Belitung.
Bantuan empat unit kapal itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 dilengkapi alat GPS, dispender, radio, antena dan alat tangkap jaring berjumlah sebanyak 108 pis per kapal.
"Kami berharap ada tanggapan yang baik dari kementerian dan nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi untuk mengoptimalkan operasi kapal bantuan ini, sehingga hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan semakin meningkat," ujarnya.
Pewarta: Pewarta: AprionisUploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
