Jakarta (Antaranews Babel) - Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh internasional menemui Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di Nay Pyi Daw, Myanmar guna membahas solusi etnis Rohingya di Provinsi Rakhine yang belum kunjung diakui.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, delegasi dan Suu Kui terlibat dialog terbuka serta akrab pada 25 Mei 2018 di kantor pemimpin Myanmar tersebut.
"Perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine, menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara bahkan dunia," kata Din selaku Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP).
Maka dari itu, Din menyampaikan masalah Rohingya perlu diatasi secara tepat.
Menurut dia, tiada lain jalan lain untuk persoalan di Provinsi Rakhine itu kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat.
Untuk itu, Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI meminta agar ada pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya yang secara kebetulan mayoritas beragama Islam.
Suu Kyi selaku penasihat negara setingkat perdana menteri di Myanmar menanggapi bahwa Myanmar mengamalkan demokrasi dan sangat menghargai hak asasi manusia dan nilai demokrasi.
"Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi," kata Suu Kyi.
Turut hadir dalam peetemuan itu sejumlah tokoh agama dunia, antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India dan Wakil Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York Rev Koichi Sugino.
Selain itu, hadir juga President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP bersama para tokoh lintas agama Myanmar.
Delegasi yang menemui Aung San Suu Kyi menyampaikan Surat para tokoh agama dunia untuk Bangsa Myanmar.
Suu Kyi menerima dengan senang hati surat itu termasuk usulan delegasi agar ada Konferensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018.
Konferensi tersebut diharapkan menjadi tonggak penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan.
Berita Terkait
Status darurat Myanmar diperpanjang enam bulan
1 Februari 2024 13:49
Junta Myanmar ampuni lima kesalahan Aung San Suu Kyi
1 Agustus 2023 16:53
PBB mengeluarkan resolusi mendesak Myanmar bebaskan Aung San Suu Kyi
22 Desember 2022 10:15
Aung San Suu Kyi dihukum penjara 3 tahun atas tuduhan korupsi
12 Oktober 2022 14:51
Aung San Suu Kyi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara
10 Januari 2022 15:13
Pengadilan Myanmar tangguhkan putusan pertama dalam sidang Aung San Suu Kyi
1 Desember 2021 09:49
PBB kepada militer Myanmar: Bebaskan Aung San Suu Kyi sekarang
2 Juli 2021 08:25
Pejabat partai Aung San Suu Kyi meninggal dunia dalam tahanan polisi
7 Maret 2021 21:35