Jokowi Siap Dipanggil KPK Soal Bus Transjakarta

Jakarta (Antara Babel) - Gubernur DKI Jaya, Joko Widodo (Jokowi), mengakui ada indikasi penyimpangan pemakaian dana membeli sejumlah unit armada bus transjakarta dan dia siap dipanggil KPK terkait itu.

"Memang ada indikasi penyimpangan. Tapi, saya tidak mau mendahului hasil penyelidikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Kerusakan dan kondisi tidak wajar bis-bis impor dari China itu yang "membuka" indikasi penyimpangan pengadaan mereka. Harga bis-bis impor China dengan reputasi belum diketahui itu lebih mahal ketimbang harga produk sama buatan Eropa yang sudah teruji kualitasnya, semisal Volvo buatan Swedia.

Walau diklaim baru sama sekali alias "gress" dari pabriknya di China, namun bis-bis itu banyak yang berkarat pada bodi dan bagian-bagian mesinnya.

Lima unit bus transjakarta gandeng dan 10 unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) ditemukan berkarat saat diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara. Diduga bis-bis itu semula bis bekas yang diservis agar tampak seolah baru.

"Saya tidak mau banyak komentar dulu. Saya juga tidak ingin terburu-buru untuk mengambil kesimpulan investigasi. Makanya, saya minta BPKP mengaudit kembali sampai betul-betul rampung," ujar Jokowi.

Dia juga siap memenuhi panggilan KPK apabila dimintai keterangan terkait pengadaan 310 bus transjakarta jenis gandeng dan 346 bus sedang BKTB itu.

"Kalau dipanggil KPK, ya saya siap saja. Memang harus siap," tutur Jokowi.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jaya, Basuki Purnama, tidak akan melunasi pembayaran atas pembelian ratusan bus bermerek Ankai yang didatangkan dari China itu.

"Kami baru bayar uang muka sebesar 20 persen. Kalau importir ATPM tetap menagih, maka kami juga tidak akan tinggal diam," ungkap dia.