Sungailiat (Antaranews Babel) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka bersama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menelusuri asal limbah hitam yang mencemari pesisir pantai di Sungailiat.
"Kami segera menelusuri asal limbah hitam ini, apakah dari aktivitas tambang atau yang lainnya," kata Kepala Seksi Penegakan Hukum Limbah B3 dan Pengaduan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budiman Syahbani di Sungailiat, Selasa.
Dikatakannya, guna menindaklanjuti masalah ini pihaknya segera menyurati perusahaan tambang yang ada terkait kapal yang beraktivitas di wilayah itu.
Menurutnya, penelusuran limbah seperti oli bekas tersebut juga akan bekerja sama dengan laboratorium supaya benar-benar bisa dipastikan apa jenis limbah yang mencemari pesisir pantai.
"Kami sesegera mungkin berkoordinasi dengan pihak laboratorium, hanya saja limbah ini sudah mengendap di pasir jadi sulit diambil sampel airnya," katanya.
Ditambahkannya, selain adanya laporan masyarakat nelayan setempat tetapi juga perintah langsung Gubernur Bangka Belitung setelah menerima laporan warga.
Sementara, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, Hendra Yunus mengatakan, limbah yang mencemari pesisir di empat pesisir pantai akhir-akhir ini memang menjadi perhatian apalagi hal itu akan merugikan masyarakat nelayan.
"Indikasi pencemaran dan sumber pencemarannya masih ditelusuri. Apakah dari aktivitas penambangan atau dari kapal kandas. Kami minta BLH menelusuri ini sesegera mungkin," kata Hendra Yunus yang juga didampingi Wakil Ketua Komisi III, Sukidi Tamis.
Dikatakannya, BLH juga harus berkoordinasi dengan perusahaan tambang agar mengawasi aktivitas tambang laut baik kapal keruk maupun kapal isap kemungkinan sebab pencemaran dari aktivitas penambangan.
Diharapkannya pihak terkait memperhatikan hal ini karena telah merusak lingkungan serta merugikan nelayan dan dunia pariwisata.
"Mudah-mudahan ini tidak terulang, kita juga berencana ke Dirjen Gakkum KLH RI dengan berkoordinasi ke pihak provinsi. Siapa tahu berulang lagi, yang harus kita sikapi karena ini efeknya besar, apalagi kita ke depan mau fokus wisata," katanya.
