Jakarta (Antaranews Babel) - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta pemerintah membuat kebijakan khusus guna mempercepat pencairan dana untuk pemulihan wilayah Lombok di Nusa Tenggara Barat setelah gempa.
"Jangan sampai upaya pemulihan terhambat oleh tata administrasi. Harus ada kebijakan khusus yang bisa membuat penyaluran bantuan dan pelaksanaan pemulihan bencana lebih efektif dan efisien," kata Ledia saat dihubungi lewat telepon dari Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan bila pemerintah memutuskan tidak menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional atau tidak menggunakan dana siap pakai penanggulangan bencana, seharusnya ada kebijakan khusus agar pencairan dana tidak berjalan lambat.
Dia mencontohkan keperluan 1.700 tenda untuk sekolah darurat di Lombok Timur yang belum terpenuhi karena pencairan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai Rp290 miliar belum rampung akibat kendala tata administrasi.
"Anggaran kementerian/lembaga harus melewati tahapan administrasi yang berlapis. Berbeda dengan dana siap pakai penanggulangan bencana yang lebih luwes," jelas Ledia, yang bersama anggota Komisi X DPR mengunjungi Lombok pada Senin (3/9).
Berita Terkait
Anggota DPR: perempuan adalah ibu generasi
6 Maret 2018 11:34
