Jakarta (Antaranews Babel) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong setiap daerah dapat menonjolkan keunggulan produk kelautan dan perikanannya yang bernilai tambah dalam rangka mewujudkan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Kalau bisa hal itu kita lakukan di seluruh Indonesia. Mari keunggulan-keunggulan lokal itu kita angkat semuanya," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP, Sjarief Widjaja, di Jakarta, Senin.
Sjarief Widjaja mencontohkan, produk komoditas rajungan bisa saja dikembangkan di sejumlah daerah seperti di Demak, Jawa Tengah, dengan sungguh-sungguh, yaitu secara komprehensif dengan melengkapinya dari hulu ke hilirnya.
Dengan adanya pengelolaan yang lengkap dan integratif dari hulu ke hilir, maka dimisalkan dalam daerah tersebut juga terdapat tidak hanya tambak produksi tetapi juga tahapan prapabrik, pengolahan, pabrik pengalengan, bahkan hingga pemasaran ke akses pasar.
"Kita tonjolkan keunggulan regionalisasi masing-masing daerah dengan produk bernilai tambah dan memiliki jaringan nasional sehingga akhirnya isi dari berbagai supermarket adalah produk perikanan kita," ucapnya.
Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan fenomena pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus membuat Indonesia menjadi bangsa yang lebih produktif.
Rokhmin Dahuri mengatakan penyebab utama nilai tukar rupiah selalu melemah adalah karena defisit neraca perdagangan dimana Indonesia merupakan negara yang lebih banyak mengimpor daripada mengekspor.
"Ini terjadi karena sebagian masyarakat kita konsumtif bukan produktif. Terlihat dari komposisi produk domestik bruto bangsa kita atau pertumbuhan ekonomi kita dimana 60 persen dari sektor konsumsi," ujarnya.
Untuk itu, ujar dia, jika negara ini ingin maju, maka rumus pertumbuhan ekonominya adalah fungsi dari investasi, ekspor, konsumsi, impor.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menerapkan prinsip "tangan di atas, bukan di bawah".
"Jurusnya harus cerdas, teknologi, riset dan development. Itulah jangka Panjang yang harus segera dilakukan untuk hasilnya nanti bisa dirasakan lima tahun ke depan," tandasnya.
Dalam konteks jangka panjang, Rokhmin menegaskan pentingnya pemerintah untuk fokus dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sementara untuk jangka pendek yang harus dilakukan adalah dengan membatasi impor terutama barang konsumtif dan dukungan penuh pemerintah seperti akses permodalan, dan bunga bank yang rendah pada sektor ekonomi riil yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
