Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng tim investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah terjadinya potensi penyelewengan anggaran khususnya pada pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Ada pertemuan dengan tim dari KPK. Kami minta mereka pencegahan untuk cek anggaran khususnya untuk alsintan. Kami ingin semua bebas korupsi dan cegah dari awal. Semua yang berada di lingkup Kementerian Pertamian bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Menteri Amran di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa.
Meski selama ini Kementan sudah menjalin kerja sama dengan KPK, pada pertemuan hari ini Menteri Amran mengaku mengundang kelima anggota tim investigasi KPK secara khusus.
Kementan menginisasi pertemuan yang dilakukan tertutup di ruang Menteri Pertanian ini, menyusul beredarnya kabar miring mengenai penggunaan anggaran untuk pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan).
Amran meminta masyarakat segera melapor jika memiliki informasi mengenai penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran pertanian.
"Kalau ada masalah desas desus, sampaikan ke saya. Hari ini juga kami pecat. Bukan kami beri peringatan, kami pecat. Jadi cek siapa itu namanya (yang diduga melakukan penyelewengan), lapor, kita pecat," tegas Amran.
Ia menambahkan selama ini sikap tegasnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sudah ia terapkan di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementan, Justan Ridwan Siahaan menyampaikan, sejak awal jabatannya Menteri Pertanian Amran Sulaiman memegang teguh komitmen untuk menyelenggarakan program Nawacita Presiden Jokowi bidang Kedaulatan Pangan secara bersih dan bebas dari korupsi.
Karenanya ia mengaku heran mengenai beredarnya informasi tidak bertanggung jawab di media sosial, tentang alat mesin pertanian yang sedang disidik oleh Kejaksaan.
Justan mengundang masyarakat untuk menyampaikan langsung laporan atas temuan atau informasi terkait kinerja Kementan.
“Kepada segenap masyarakat termasuk Pers, jika masih ada praktek korupsi bahkan pelambatan proses ijin di lingkungan Kementerian Pertanian, ayo laporkan ke Menteri, laporkan ke Irjen," katanya.
Selain menerima kedatangan KPK, Mentan juga menerima audensi dengan Komite II DPD RI. Dalam kesempatan tersebut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhamad Mirza Wardana menyampaikan apresiasi atas kesempatan audensi dengan anggota Komite II DPD RI dan berharap dapat mengetahui program kerja Kementan dan permasalahan pangan di Indonesia saat ini.
Aji mengatakan bahwa Komite II DPD RI mengapresiasi secara baik terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan menganggap program tersebut berhasil dan berlangsung secara luar biasa.
"Kami akan berkomitmen untuk terus mendukung Kemitraan antara DPD RI dan Kementan dalam mendorong anggota kami di daerah agar turut serta berpartisipasi mensukseskan program pertanian di daerah," kata Aji.
