New York (Antaranews Babel) - Indonesia memperluas hubungan diplomatik dengan sejumlah negara di Sidang Majelis Umum PBb ke-73 di markas PBB New York.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengawali rangkaian kegiatan SMU PBB ke-73 di New York, Jumat, dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Rick Houenipwela.
Retno mengungkapkan bahwa Kepulauan Solomon, dengan perdana menteri yang baru itu, memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan yang dulu, terutama terkait isu Papua yang sering disinggung ketika debat umum PBB.
Pemerintah Kepulauan Solomon yang sekarang ini ingin lebih membangun kerja sama dengan Indonesia. "Ini perlu dijadikan momentun untuk membina hubungan yang lebih baik," ungkap Menlu.
Kemudian Retno bertemu dengan Menlu Slovakia Miroslav Lajcak.
Indonesia ingin menimba ilmu dari menlu Slovakia yang memiliki pengalaman menjadi presiden SMU PBB ke-72 tentang isu-isu apa saja yang mendapat tekanan dunia mengingat Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mulai tahun depan.
Selain itu Slovakia adalah negara yang tergabung di Visegard, bersama Ceko, Hungaria dan Polandia. Forum empat negara tersebut ingin melakukan ekspansi kerja sama ke negara-negara di luar Eropa.
Oleh karena itu Indonesia mengusulkan agar dibentuk suatu forum antara Indonesia dengan Visegard dan Lajcak menyambut baik usulan Indonesia tersebut.
Setelah itu, Retno bertemu dengan Menlu Belgia Didier Reynders untuk membahas koordinasi kedua negara ketika aktif menjadi anggota tidak tetap DK PBB tahun depan.
Indonesia sebelumnya pernah duduk bersama di kursi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 2007-2008.
Selanjutnya Retno bersama Menlu Tunisia menandatangani kerja sama di bidang konsultasi bilateral dan membahas negosiasi dalam kontak Preferential Trade Agreement (PTA).
Di Afrika, Indonesia saat ini akan melakukan negosiasi soal PTA di dua negara yaitu Mozambik dan Tunisia. Paling tidak awal tahun depan negosiasi PTA tersebut sudah dapat dilakukan.
Indonesia juga menyampaikan MoU untuk kerja sama atasi-terorisme kepada Tunisia.
Menlu Retno kemudian bertemu dengan Presiden Nauru Baron Waqa yang pada intinya menyampaikan perubahan posisi negara mikronesia itu.
"Dia ingin terlibat dengan Indonesia secara konstruktif. Beliau mengatakan penekanan terhadap kehormatan kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia," kata Retno.
Presiden Nauru juga menyampaikan simpati terhadap bencana gempa dan tsunami yang baru saja menimpa Indonesia.
Nauru menyampaikan keinginannya melakukan kerja sama yang lebih dalam terkait perubahan iklim dengan Indonesia dan juga di sektor energi karena mereka memiliki target nasional menggunakan energi terbarukan hingga 50 persen pada 2020.
Agenda Menlu Retno dilanjutkan dengan bertemu dengan Komisionaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.
Selain mengucapkan selamat kepada mantan presiden Chile, Retno menyampaikan dukungan Indonesia kepada misi yang akan dibawa oleh Bachelet dengan posisi barunya sebagai KTHAM PBB.
"Isu mengenai Hak Asasi adalah isu internasional yang harus kita hormati. Yang kita harapkan adalah melihat isu HAM ini harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang seimbang.... Jangan sampai isu HAM dipakai sebagai alat politik oleh negara-negara dunia," kata Menlu.
Selanjutnya Indonesia menyambut baik rencana pembukaan kembali Kedutaan Siprus di Indonesia ketika pertemuan bilateral dengan Menlu Siprus.
Negara di Laut Mediterania itu pada 2013 menutup sementara kedutaan besarnya karena terdampak oleh krisis ekonomi. Pada 2019 mereka ingin membuka kembali kedutaan besarnya di Indonesia.
Diplomatik Suriname
Indonesia juga berkomitmen untuk membantu meningkatkan kerja sama pelatihan diplomatik kepada Suriname ketika kedua menlu negara itu bertemu di New York.
Indonesia telah membantu Suriname dalam pembuatan kurikulum pelatihan diplomatik dan negara di Amerika Selatan itu kini telah memiliki institut untuk pelatihan diplomatik yang berdiri Desember tahun lalu.
Indonesia akan mengirimkan pengajar dan melakukan pertukaran diplomat dengan Suriname ke depannya. Indonesia juga telah menyampaikan draft MoU untuk kerja sama pelatihan diplomatik ke Suriname.
Kemudian dengan Guyana, Indonesia menandatangani perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan servis.
Menlu juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara anggota Caricom (Komunitas Karibia) mengingat sekretariat jenderal Caricom berda di Guyana.
