Jakarta (Antara Babel) - Menjelang Pemilihan Umum Presiden 2014 ini, politik menjadi aktivitas riil bukan saja bagi para kontestan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, tapi juga para penggawa partai politik yang berkoalisi mengusung calon presiden.

Masih ada partisan politik yang terlibat dalam aktivitas itu, yang perannya secara individual tak signifikan tapi secara agregat justru jadi penentu kemenangan kandidat capres dan cawapres. Mereka inilah warga biasa, masyarakat di jenjang akar rumput  yang menjadi pendukung masing-masing kontestan pilpres.

Dengan peranti yang besarnya bisa tak lebih dari telapan tanggan orang dewasa, orang-orang biasa berpartisipasi lewat media sosial untuk memberikan dukungan pada kontestan yang mereka beri rasa simpati, atau memberikan celaan pada kontestan yang mereka beri antipati.

Zaman revolusi teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sebetulnya memurahkan biaya politik. Namun, dengan kondisi wilayah Indonesia yang begitu luas dan terfragmentasi dalam pulau-pulau dan wilayah yang berpelosok-pelosok, biaya politik menjadi relatif mahal. Contoh yang fenomenal adalah kasus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Beberapa tahun sebelumnya, jauh sebelum momentum pilpres tahun
ini, bos Metro TV itu menghabiskan uang satu miliar rupiah hanya untuk sekadar memberi wejangan pada warga pelosok desa dalam waktu tak kurang dari 15 menit.

Biaya politik memang mahal. Tapi semua sepakat, berapapun mahalnya, aktivitas politik harus berlangsung dalam tatanan yang elegan, santun, dan tentu saja normatif.

Namun kekhawatiran terjadinya politik yang tak elegan, tak santun dan tak normatif selalu  selalu mencuat. Di lapisan elit pun berbagai trik dan kiat tak elegan masih disinyalir muncul di sana-sini. Masalah bagaimana yang terjadi di lapisan akar rumput, justru semakin sulit dikontrol oleh lembaga pengawas pemilu yang dibentuk negara.

Ada hipotesis bahwa masih maraknya praktik politik tak elegan di kalangan masyarakat  dengan melontarkan kampanye hitam atau kampanye negatif karena masih kuatnya asumsi dasar bahwa politik itu menghalalkan segala cara, baik cara yang halal,  setengah halal, maupun yang haram.

Untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, seseorang kadang tak tanggung-tanggung untuk melenyapkan nyawa manusia, bukan cuma satu atau dua, bahkan ribuan sekaligus. Sejarah poltik kelam dimulai dalam zaman para kaisar Romawi kuno, di mana lawan-lawan politik yang menggoyang kekuasaan kaisar bisa berakibat fatal: dilempar ke kolam buaya, ke kandang macan atau dibakar menjadi obor hidup.

Politik kotor itu dipraktikkan hingga beribu-ribu tahun kemudian. Dalam zaman modern, lahirlah tragedi kemanusiaan karena ideologi yang bernafaskan fasisme, dan dalam batas-batas tertentu komunisme. Inilah ideologi totaliter yang mematikan kemerdekaan berpikir, berpendapat dan berserikat.

Kini, lewat jatuh bangun praktik berdemokrasi, beberapa negara mengalami kemajuan politik sehingga perebutan dan ikhtiar mempertahankan kekuasaan harus melalui cara-cara yang damai, tidak sekotor era sebelumnya. Tapi tentu saja belum semua negara mencapai kemajuan peradaban politik seperti itu.

Dalam beberapa hari menjelang Pilpres 2014 ini, cara-cara berkampanye hitam atau negatif mungkin tak seratus persen dapat dihindari, terutama di kalangan pengguna jasa media sosial, namun keyakinan bahwa kampanye hitam tak selalu efektif perlulah digaungkan kembali.

Berpolitik yang cerdas tidak harus dilakukan dengan cara mengobarkan api permusuhan. Seorang aktivis politik mengingatkan bahwa pertarungan politik merebut kursi kepresidenan tak perlu dianggap sebagai perjuangan hidup-mati. Ini pertandingan yang biasa saja. Tak perlu dianggap sebagai perang antariman, antarkelas sosial atau antargolongan.

Bahkan pertarungan politik yang mestinya merupakan pertarungan indeologis inipun ternyata tidak juga. Tak ada antagonisme ideologis antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Keduanya sama-sama mengisyarakat adonan ideologi kebangsaan dan antisekularisme. Keduanya sama-sama menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat menengah ke bawah.

Setelah melewati beberapa kali pemiliham umum presiden secara langsung, diharapkan kontestasi kursi kepresidenan kali ini kian mendewasakan masyarakat pendukung masing-masing kubu. Sebelumnya ada anggapan bahwa kandidat yang mendapat perlakuan tak adil, dizalimi, dijadikan korban kampanye hitam akan justru menangguk simpati masyarakat. Jika hipotesis itu benar, kesimpulannya jelas: tak perlulah melakukan kampanye hitam dengan menyebar fitnah, atau fakta bohong.

Tentu bagi yang punya akal licik akan melakukan aksi kampanye hitam terbalik: melakukan penzaliman pada kandidat yang didukungnya sendiri agar terbentuk citra penzaliman terhadap sang kandidat bersangkutan. Apakah cara-cara yang termasuk menghalalkan kiat haram ini efektif, tentu masih harus dibuktikan efektivitasnya.

Tapi, pada akhirnya, seperti kaum spiritualis yakini, kebenaran akan terungkap. Jadi, paling amal adalah berpolitik dengan menghalalkan yang halal. Soal menang atau kalah, biarlah yang maha gaib yang menentukan.

Pewarta: Oleh M Sunyoto
Editor : Aprionis

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.