Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong peningkatan pendapatan asli daerah pada 2019 demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 belum memberikan kontribusi besar dalam hal pendapatan daerah, ini menjadi pekerjaan bersama agar tahun ini bisa meningkat signifikan," kata Plt Bupati Bangka Barat, Markus di Muntok, Senin.
Menurut dia, peningkatan PAD bisa dilakukan dengan berbagai pola, salah satunya menggiatkan potensi unggulan lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan.
Ia mengatakan, sejumlah program dan kegiatan telah disusun dan diselenggarakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap bermuara pada terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada 2018 Pemda Bangka Barat melaksanakan 27 urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dalam rangka menciptakan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui berbagai program dan kegiatan itu kami juga ingin menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Markus.
Hal ini dikatakan Markus pada kegiatan laporan keterangan pertanggungjawaban yang digelar di Gedung Mahligai Betason Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat.
Kegiatan LKPJ akhir tahun anggaran itu digelar berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pada kesempatan itu, Markus mengungkapkan penyampaian LKPJ merupakan bahan evaluasi kinerja pemerintahan yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten serta berwawasan lingkungan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 belum memberikan kontribusi besar dalam hal pendapatan daerah, ini menjadi pekerjaan bersama agar tahun ini bisa meningkat signifikan," kata Plt Bupati Bangka Barat, Markus di Muntok, Senin.
Menurut dia, peningkatan PAD bisa dilakukan dengan berbagai pola, salah satunya menggiatkan potensi unggulan lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan.
Ia mengatakan, sejumlah program dan kegiatan telah disusun dan diselenggarakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap bermuara pada terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada 2018 Pemda Bangka Barat melaksanakan 27 urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dalam rangka menciptakan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui berbagai program dan kegiatan itu kami juga ingin menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Markus.
Hal ini dikatakan Markus pada kegiatan laporan keterangan pertanggungjawaban yang digelar di Gedung Mahligai Betason Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat.
Kegiatan LKPJ akhir tahun anggaran itu digelar berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pada kesempatan itu, Markus mengungkapkan penyampaian LKPJ merupakan bahan evaluasi kinerja pemerintahan yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten serta berwawasan lingkungan.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019