271.745 orang dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 1.379.758 jiwa belum mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS), karena tidak terdaftar sebagai peserta program nasional itu.
"Saat ini, jumlah peserta JKN-KIS 1.108.103 jiwa atau 80,30 persen dari jumlah penduduk Babel, sementara sisanya 271.745 yang belum terdaftar," kata Deputi Direksi Wilayah BPJS Sumsel-Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia saat menghadiri Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Babel di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan saat ini jumlah peserta JKN-KIS secara nasional sebanyak 221.160.395 jiwa atau 83,38 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dengan rata - rata per hari yang menggunakan manfaat ini 640.000 orang.
"Forum ini merupakan amanah dari Undang-Undang yang bertujuan bagaimana bersama mencapai persepsi yang sama terkait jaminan kesehatan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan dari cakupan kepesertaan JKN," terangrnya.
Menurut dia forum pertemuan ini untuk mereview tujuan utama Indonesia dan komitmen global adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan, dan memberikan angka kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan target seluruh masyarakat mencakup sebagai peserta program JKN.
Baca juga: Wagub Babel: ada tiga masalah penghambat program JKN-KIS
"Program JKN fundamentalnya adalah dari gotong royong, karena aspeknya adalah masyarakat menjaga kesehatan sehingga iuran yang dibayarkan tidak dipakai, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya untuk membiayai 1 operasi jantung dengan biaya Rp150 juta dibutuhkan dari 5.882 orang peserta yang sehat," jelasanya.
Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah mengatakan dengan adanya pertemuan ini maka dapat diketahui secara persis apa permasalahan yang sebenarnya terjadi terkait Program JKN-KIS, sehingga tahu apa yang harus dilakukan.
"Ada tiga masalah utama yang harus segera diselesaikan, yaitu bagaimana mendongkrak seluruh masyarakat untuk ikut, sehingga terprotek Program JKN, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta bagaimana meningkatkan dan mengatasi penunggakkan iuran oleh peserta," lanjutnya.
Ia berharap adanya sinergitas lintas sektor untuk mengatasi masalahan JKN-KIS ini, khususnya mengenai data akurat berapa jumlah peserta dan berapa masyarakat yang belum terdaftar, sehingga melalui organisasi pemerintah yang ada dapat mengejar peningkatan kepesertaan JKN.
Pertemuan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kepulauan Babel, dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Babel dan dihadiri Deputi Direksi Wilayah BPJS Sumsel-Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Babel, Yulizar Adnan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Babel, Mulyono, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Adian Fitria, Direktur RSUP Soekarno, Armayani Rusli, Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Babel, Adi Sucipto, dan pemangku kepentingan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Saat ini, jumlah peserta JKN-KIS 1.108.103 jiwa atau 80,30 persen dari jumlah penduduk Babel, sementara sisanya 271.745 yang belum terdaftar," kata Deputi Direksi Wilayah BPJS Sumsel-Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia saat menghadiri Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Babel di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan saat ini jumlah peserta JKN-KIS secara nasional sebanyak 221.160.395 jiwa atau 83,38 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dengan rata - rata per hari yang menggunakan manfaat ini 640.000 orang.
"Forum ini merupakan amanah dari Undang-Undang yang bertujuan bagaimana bersama mencapai persepsi yang sama terkait jaminan kesehatan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan dari cakupan kepesertaan JKN," terangrnya.
Menurut dia forum pertemuan ini untuk mereview tujuan utama Indonesia dan komitmen global adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan, dan memberikan angka kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan target seluruh masyarakat mencakup sebagai peserta program JKN.
Baca juga: Wagub Babel: ada tiga masalah penghambat program JKN-KIS
"Program JKN fundamentalnya adalah dari gotong royong, karena aspeknya adalah masyarakat menjaga kesehatan sehingga iuran yang dibayarkan tidak dipakai, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya untuk membiayai 1 operasi jantung dengan biaya Rp150 juta dibutuhkan dari 5.882 orang peserta yang sehat," jelasanya.
Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah mengatakan dengan adanya pertemuan ini maka dapat diketahui secara persis apa permasalahan yang sebenarnya terjadi terkait Program JKN-KIS, sehingga tahu apa yang harus dilakukan.
"Ada tiga masalah utama yang harus segera diselesaikan, yaitu bagaimana mendongkrak seluruh masyarakat untuk ikut, sehingga terprotek Program JKN, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta bagaimana meningkatkan dan mengatasi penunggakkan iuran oleh peserta," lanjutnya.
Ia berharap adanya sinergitas lintas sektor untuk mengatasi masalahan JKN-KIS ini, khususnya mengenai data akurat berapa jumlah peserta dan berapa masyarakat yang belum terdaftar, sehingga melalui organisasi pemerintah yang ada dapat mengejar peningkatan kepesertaan JKN.
Pertemuan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kepulauan Babel, dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Babel dan dihadiri Deputi Direksi Wilayah BPJS Sumsel-Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Babel, Yulizar Adnan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Babel, Mulyono, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Adian Fitria, Direktur RSUP Soekarno, Armayani Rusli, Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Babel, Adi Sucipto, dan pemangku kepentingan lainnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019