Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penandatanganan kerja sama dengan kantor Kementerian Agama (Kemenag) dalam pencegahan kekerdilan (stunting) di daerah itu.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama kedua belah pihak, kata Bupati Bangka, Mulkan di Sungailiat, Senin sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memantapkan penanganan kasus stunting.
"Dengan MoU itu, kami berharap pihak Kemenag membantu pemerintah daerah dalam pencegahan stunting pada saat kegiatan pernikahan atau kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat," jelasnya.
Meskipun angka kasus stunting di Kabupaten Bangka pada 14 desa yang ditetapkan sebagai lokus sebanyak 8,9 persen atau 588 anak stunting dari 6.627 anak usia di bawah dua tahun yang diukur, namun pihaknya terus memaksimalkan penurunan kasus itu hingga pada nol persen.
"Kami menargetkan pada tahun 2023, angka kasus stunting pada nol persen atau bebas stunting," katanya.
Baca juga: Bangka fokuskan pencegahan stunting di Kampung KB
Baca juga: Pemdes di Bangka gelar penyuluhan stunting
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, Pan Budi Marwoto mengatakan, penanganan pencegahan stunting dengan melibatkan Kemenag yang dituangkan dalam berita acara MoU, adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang pertama kali melakukan penandatanganan kerja sama untuk daerah lokus stunting.
Penandatangan MoU dengan melibatkan Kemenag dan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) disaksikan oleh tim penilai stunting dari Sekretaris Wakil Presiden (Sektwapres) RI.
"MoU pencegahan stunting dengan Kemenag yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang ditetapkan lokus stunting," jelasnya.
Penandatanganan kerja sama pencegahan stunting, juga dilakukan dengan Komunitas Wartawan Bangka (KWB) dimana melalui organisasi itu dapat menyampaikan informasi stunting baik dari pemerintah untuk masyarakat atau sebaliknya.
Baca juga: Tujuh Persen anak usia dini di Bangka Tengah terkena stunting
Baca juga: Pemkab Bangka lakukan intervensi pangan cegah stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama kedua belah pihak, kata Bupati Bangka, Mulkan di Sungailiat, Senin sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memantapkan penanganan kasus stunting.
"Dengan MoU itu, kami berharap pihak Kemenag membantu pemerintah daerah dalam pencegahan stunting pada saat kegiatan pernikahan atau kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat," jelasnya.
Meskipun angka kasus stunting di Kabupaten Bangka pada 14 desa yang ditetapkan sebagai lokus sebanyak 8,9 persen atau 588 anak stunting dari 6.627 anak usia di bawah dua tahun yang diukur, namun pihaknya terus memaksimalkan penurunan kasus itu hingga pada nol persen.
"Kami menargetkan pada tahun 2023, angka kasus stunting pada nol persen atau bebas stunting," katanya.
Baca juga: Bangka fokuskan pencegahan stunting di Kampung KB
Baca juga: Pemdes di Bangka gelar penyuluhan stunting
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, Pan Budi Marwoto mengatakan, penanganan pencegahan stunting dengan melibatkan Kemenag yang dituangkan dalam berita acara MoU, adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang pertama kali melakukan penandatanganan kerja sama untuk daerah lokus stunting.
Penandatangan MoU dengan melibatkan Kemenag dan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) disaksikan oleh tim penilai stunting dari Sekretaris Wakil Presiden (Sektwapres) RI.
"MoU pencegahan stunting dengan Kemenag yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang ditetapkan lokus stunting," jelasnya.
Penandatanganan kerja sama pencegahan stunting, juga dilakukan dengan Komunitas Wartawan Bangka (KWB) dimana melalui organisasi itu dapat menyampaikan informasi stunting baik dari pemerintah untuk masyarakat atau sebaliknya.
Baca juga: Tujuh Persen anak usia dini di Bangka Tengah terkena stunting
Baca juga: Pemkab Bangka lakukan intervensi pangan cegah stunting
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019