Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyambut baik konsep Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) yang tertuang dalam Permenpar Nomor 10 Tahun 2019.
"Babel merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Sektor ini menjadi salah satu sektor unggulan di Babel, disamping sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan," kata Kepala Disbudpar Babel, Rivai saat menghadiri Rapat Internal Tentang Sosialisasi Konsep Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, kedepannya Pemprov Babel berharap sektor pariwisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan Bangka Belitung aman, tetapi tetap harus waspada.
"Keamanan dan kenyamanan suatu destinasi merupakan salah satu faktor peningkatan kunjungan wisatawan. Babel menyambut baik legalitas hukum yang mengatur keamanan, kenyamanan dan penanganan terhadap destinasi dan wisatawan, apabila terjadi bencana alam maupun bencana non alam," ujarnya.
Menurut Rivai, mitigasi bencana di sektor kepariwisataan perlu karena gempa bumi dan tsunami saat ini menjadi perhatian publik mengingat belakangan ini kerap terjadi. Tentunya kondisi alam seperti ini akan berimbas pada kunjungan wisatawan.
"Mitigasi bencana sektor kepariwisataan sangat perlu, meski wilayah Bangka Belitung sejauh ini masih aman, tetapi kita tetap harus waspada," ujarnya.
Sementara, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kepulauan Babel, Aswind mengatakan, wilayah Bangka Belitung saat ini masih aman, karena gempa yang terjadi saat ini masih di bawah 4 skala richter.
Berdasarkan data, dua tahun terakhir memang ada gempa di Bangka Barat, pusat gempa di Jebus dengan kekuatan 4 skala richter dan ini masih aman. Namun, Babel harus tetap harus waspada.
"Terkait mitigasi bencana, pihak kami sudah melakukan pelatihan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2007. Mitigasi bencana juga kami lakukan di lokasi objek bencana dengan pelatihan penyelamatan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kita juga sudah membuat jalur evakuasi di daerah objek wisata," ujarnya.
Plt Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI, Guntur Sakti mengatakan, Bangka Belitung saat ini menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan dan pengembangan pariwisata sehingga mitigasi bencana sudah menjadi keharusan.
"Saat ini Kemenpar menyiapkan pembangunan pariwisata yang berbasis mitigasi bencana terhadap bencana alam maupun non alam yang tertuang dalam Permenpar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengelolaan Krisis Kepariwisataan," ujarnya.
Menurut Guntur, aturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan mitigasi maupun penanganan bencana di sektor pariwisata.
Untuk awal saat ini ada tiga daerah yang menjadi pilot project yakni Jawa Barat, Riau dan Nusa Tenggara Barat. Pihaknya berharap daerah lain juga menerapkan aturan ini dan regulasi ini bisa menjadi dasar dan pedoman bagi Dinas Pariwisata mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yakni dari aspek regulasi harus ada Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai kelembagaan, staf pendukung dan peralatan. Pihaknya sangat mengapresiasi komitmen dari Pemprov Babel dalam menanggapi pentingnya Manajemen Krisis Kepariwisataan.
"Kami akan mendukung keinginan Babel untuk menerapkan MKK, agar semua punya kekuatan hukum dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan saat ada bencana," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Babel merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Sektor ini menjadi salah satu sektor unggulan di Babel, disamping sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan," kata Kepala Disbudpar Babel, Rivai saat menghadiri Rapat Internal Tentang Sosialisasi Konsep Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, kedepannya Pemprov Babel berharap sektor pariwisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan Bangka Belitung aman, tetapi tetap harus waspada.
"Keamanan dan kenyamanan suatu destinasi merupakan salah satu faktor peningkatan kunjungan wisatawan. Babel menyambut baik legalitas hukum yang mengatur keamanan, kenyamanan dan penanganan terhadap destinasi dan wisatawan, apabila terjadi bencana alam maupun bencana non alam," ujarnya.
Menurut Rivai, mitigasi bencana di sektor kepariwisataan perlu karena gempa bumi dan tsunami saat ini menjadi perhatian publik mengingat belakangan ini kerap terjadi. Tentunya kondisi alam seperti ini akan berimbas pada kunjungan wisatawan.
"Mitigasi bencana sektor kepariwisataan sangat perlu, meski wilayah Bangka Belitung sejauh ini masih aman, tetapi kita tetap harus waspada," ujarnya.
Sementara, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kepulauan Babel, Aswind mengatakan, wilayah Bangka Belitung saat ini masih aman, karena gempa yang terjadi saat ini masih di bawah 4 skala richter.
Berdasarkan data, dua tahun terakhir memang ada gempa di Bangka Barat, pusat gempa di Jebus dengan kekuatan 4 skala richter dan ini masih aman. Namun, Babel harus tetap harus waspada.
"Terkait mitigasi bencana, pihak kami sudah melakukan pelatihan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2007. Mitigasi bencana juga kami lakukan di lokasi objek bencana dengan pelatihan penyelamatan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kita juga sudah membuat jalur evakuasi di daerah objek wisata," ujarnya.
Plt Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI, Guntur Sakti mengatakan, Bangka Belitung saat ini menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan dan pengembangan pariwisata sehingga mitigasi bencana sudah menjadi keharusan.
"Saat ini Kemenpar menyiapkan pembangunan pariwisata yang berbasis mitigasi bencana terhadap bencana alam maupun non alam yang tertuang dalam Permenpar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengelolaan Krisis Kepariwisataan," ujarnya.
Menurut Guntur, aturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan mitigasi maupun penanganan bencana di sektor pariwisata.
Untuk awal saat ini ada tiga daerah yang menjadi pilot project yakni Jawa Barat, Riau dan Nusa Tenggara Barat. Pihaknya berharap daerah lain juga menerapkan aturan ini dan regulasi ini bisa menjadi dasar dan pedoman bagi Dinas Pariwisata mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yakni dari aspek regulasi harus ada Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai kelembagaan, staf pendukung dan peralatan. Pihaknya sangat mengapresiasi komitmen dari Pemprov Babel dalam menanggapi pentingnya Manajemen Krisis Kepariwisataan.
"Kami akan mendukung keinginan Babel untuk menerapkan MKK, agar semua punya kekuatan hukum dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan saat ada bencana," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019