Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menyebutkan ada kejanggalan di kementerian tersebut di bawah kepemimpinan menteri sebelumnya, yakni Susi Pudjiasti, selama lima tahun Kabinet Indonesia Kerja.
Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani dan pengusaha lainnya, Edhy menjelaskan bahwa kejanggalan tersebut ia temui saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI.
"Di sektor KKP ini, saya merasa lima tahun ini ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang belum terkomunikasi dengan baik. Saya mengajak ke depan, KKP bersama-sama kadin membangun sektor ini," kata Edhy di Menara Kadin Jakarta, Senin.
Edhy menjelaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini tentunya harus merangkul dunia usaha agar sektor tersebut mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam waktu dekat setidaknya pada awal tahun, Edhy menjanjikan adanya kebijakan yang memudahkan dunia usaha di sektor perikanan.
"Kami perlu dukungan banyak pengusaha. Kami mohon maaf komunikasi KKP dan pengusaha kurang 'soft'," kata Edhy.
Edhy menjelaskan bahwa sebelum dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo, ia diminta untuk menyelesaikan dua hal, yakni memperbaiki komunikasi dengan masyarakat nelayan.
Presiden meminta agar tidak ada lagi dikotomi antara nelayan penangkap ikan dan pengusaha. Kemudian, Presiden juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat membangun sektor perikanan budi daya.
"Termasuk izin-izin kapal ada keluhan di dunia usaha karena mengurus izinnya susah. Kenapa kita tidak rasional sedikit, maunya mengurus izin kapal seperti BPKP, tapi kan tidak semudah itu," kata Edhy.
Ada pun Kementerian KKP menargetkan ekspor di sektor perikanan mencapai 6 miliar dollar AS pada 2020, naik dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 5,5 miliar dolar AS.
Sementara konsumsi perikanan dalam negeri, di tahun 2018 mencapai 50,69 kg per kapita dan tahun ini ditargetkan naik menjadi 54,49 per kapita.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani dan pengusaha lainnya, Edhy menjelaskan bahwa kejanggalan tersebut ia temui saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI.
"Di sektor KKP ini, saya merasa lima tahun ini ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang belum terkomunikasi dengan baik. Saya mengajak ke depan, KKP bersama-sama kadin membangun sektor ini," kata Edhy di Menara Kadin Jakarta, Senin.
Edhy menjelaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini tentunya harus merangkul dunia usaha agar sektor tersebut mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam waktu dekat setidaknya pada awal tahun, Edhy menjanjikan adanya kebijakan yang memudahkan dunia usaha di sektor perikanan.
"Kami perlu dukungan banyak pengusaha. Kami mohon maaf komunikasi KKP dan pengusaha kurang 'soft'," kata Edhy.
Edhy menjelaskan bahwa sebelum dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo, ia diminta untuk menyelesaikan dua hal, yakni memperbaiki komunikasi dengan masyarakat nelayan.
Presiden meminta agar tidak ada lagi dikotomi antara nelayan penangkap ikan dan pengusaha. Kemudian, Presiden juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat membangun sektor perikanan budi daya.
"Termasuk izin-izin kapal ada keluhan di dunia usaha karena mengurus izinnya susah. Kenapa kita tidak rasional sedikit, maunya mengurus izin kapal seperti BPKP, tapi kan tidak semudah itu," kata Edhy.
Ada pun Kementerian KKP menargetkan ekspor di sektor perikanan mencapai 6 miliar dollar AS pada 2020, naik dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 5,5 miliar dolar AS.
Sementara konsumsi perikanan dalam negeri, di tahun 2018 mencapai 50,69 kg per kapita dan tahun ini ditargetkan naik menjadi 54,49 per kapita.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019