Koba (Antara Babel) - Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, membahas nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2015 dalam rapat paripurna DPRD setempat, Kamis.
Rapat dengan agenda mendengarkan padangan fraksi itu dihadiri Bupati Bangka Tengah Erzaldi Rosman, unsur pimpinan DPRD dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Seluruh fraksi menyetujui nota keuangan RAPBD 2015 yang diajukan pihak eksekutif dengan berapa catatan yang harus dilaksanakan agar anggaran yang digunakan lebih efesien, efektif dan akuntabel.
Supli Daus dari Fraksi Kerakyatan dalam pandangan fraksinya menyampaikan beberapa catatan yaitu porsi anggaran publik harus lebih besar dibanding belanja aparatur sesuai amanat undang-undang
"Jangan terjadi pemborosan anggaran, jalankan semua program sesuai target dan pikirkan kemungkinan terburuk yang terjadi apabila program tidak terlaksana," ujarnya.
Menurut dia, semua program yang dilaksanakan harus bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk kemajuan dan kemakmuran bersama.
"Kepentingan publik harus lebih utama, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Demikian juga dengan anggaran yang diajukan dan digunakan harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.
Sementara itu, dari Fraksi Golongan Karya meminta pihak eksekutif membuat perencanaan yang matang dan anggaran berbasis kegiatan.
Fraksi Golongan Karya mendukung untuk pendidikan dan infrastruktur memiliki porsi anggaran terbesar dibanding anggaran yang lainnya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara Fraksi PDIP menyoroti anggaran yang diajukan dari masing-masing SKPD belum sempurna dan masih perlu dilakukan perbaikan, namun tetap menyetujui nota keuangan RAPBD 2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Rapat dengan agenda mendengarkan padangan fraksi itu dihadiri Bupati Bangka Tengah Erzaldi Rosman, unsur pimpinan DPRD dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Seluruh fraksi menyetujui nota keuangan RAPBD 2015 yang diajukan pihak eksekutif dengan berapa catatan yang harus dilaksanakan agar anggaran yang digunakan lebih efesien, efektif dan akuntabel.
Supli Daus dari Fraksi Kerakyatan dalam pandangan fraksinya menyampaikan beberapa catatan yaitu porsi anggaran publik harus lebih besar dibanding belanja aparatur sesuai amanat undang-undang
"Jangan terjadi pemborosan anggaran, jalankan semua program sesuai target dan pikirkan kemungkinan terburuk yang terjadi apabila program tidak terlaksana," ujarnya.
Menurut dia, semua program yang dilaksanakan harus bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk kemajuan dan kemakmuran bersama.
"Kepentingan publik harus lebih utama, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Demikian juga dengan anggaran yang diajukan dan digunakan harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.
Sementara itu, dari Fraksi Golongan Karya meminta pihak eksekutif membuat perencanaan yang matang dan anggaran berbasis kegiatan.
Fraksi Golongan Karya mendukung untuk pendidikan dan infrastruktur memiliki porsi anggaran terbesar dibanding anggaran yang lainnya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara Fraksi PDIP menyoroti anggaran yang diajukan dari masing-masing SKPD belum sempurna dan masih perlu dilakukan perbaikan, namun tetap menyetujui nota keuangan RAPBD 2015.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014