Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengoptimalkan peran Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yita Yuliza di Toboali, Kamis mengatakan PATMB ini dibentuk setiap kecamatan dan desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
"Untuk pengurus PATBM sendiri dibentuk dan dipilih berdasarkan keterwakilan masyarakat di desa yang terdiri dari Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda," ujarnya.
Ia menjelaskan pembentukan PATBM merupakan upaya strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kekerasan pada anak.
Menurut dia, terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Anak.
"Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harusnya bersinergi dengan tujuan dan fungsi pencegahan kekerasan dan perlindungan kepada anak itu sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat juga harus mampu untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan dan terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku, dan menangani anak dalam risiko.
Sehingga segera terwujud perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak.
"Sesuai dengan konteks kegiatan berbasis masyarakat dan tujuan PATBM, maka sasaran kegiatan-kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yita Yuliza di Toboali, Kamis mengatakan PATMB ini dibentuk setiap kecamatan dan desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
"Untuk pengurus PATBM sendiri dibentuk dan dipilih berdasarkan keterwakilan masyarakat di desa yang terdiri dari Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda," ujarnya.
Ia menjelaskan pembentukan PATBM merupakan upaya strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kekerasan pada anak.
Menurut dia, terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Anak.
"Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harusnya bersinergi dengan tujuan dan fungsi pencegahan kekerasan dan perlindungan kepada anak itu sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat juga harus mampu untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan dan terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku, dan menangani anak dalam risiko.
Sehingga segera terwujud perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak.
"Sesuai dengan konteks kegiatan berbasis masyarakat dan tujuan PATBM, maka sasaran kegiatan-kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020