Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pertambangan Timah dan Ponton Isap Produksi (PIP), guna menindaklanjuti isu terkait keberadaan pnting isap yang merusak lingkungan sekitar.
"Penambangan yang dilakukan di darat maupun di laut pasti akan mengundang efek yaitu kerusakan dan ketidaktentuan mengenai masalah yang berkaitan serta pengembalian efek tersebut menjadi lahan pemanfaatan lainnya," kata Wagub Abdul Fatah, di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, pertemuan ini juga mengakomodasi koordinasi PT Timah selaku pelaku pengelola timah serta nelayan yang memiliki kepentingan berbeda di laut Babel.
Hal ini membuat benturan antara penambang dan nelayan yang sama-sama ingin mendapatkan hasil dari laut, namun dengan keyakinan berbeda. Misalnya, para nelayan meyakini bahwa jika tidak ada ponton isap maka hasil tangkapan mereka akan bagus.
"Pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan selalu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu," ujarnya.
Pada kesempatan ini perwakilan Dinas ESDM Babel, Dinas Lingkungan Hidup Babel, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Babel memberikan pemaparan mengenai ponton isap produksi kepada para peserta rapat.
Setelah pemaparan dilakukan, terdapat sesi tanya jawab antara masyarakat nelayan, pemprov, PT Timah, serta tim kemenko polhukam terkait kecemasan-kecemasan serta masalah dari sudut pandang masing-masing pihak.
Pemprov Babel akan memverifikasi terhadap isu Ponton Isap Produksi (PIP) di pantai dan laut yang menyebabkan limbah tambang, merusak biota laut, serta mencemari daerah tangkapan nelayan di laut dan pantai Babel.
Abdul Fatah juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir dan telah berkontribusi dalam rapat koordinasi. Dalam penjelasannya, tim menko polhukam akan menindak dengan turun langsung ke wilayah dermaga nelayan di Babel yang telah dilaporkan.
Harapannya, jika nelayan telah memiliki payung yang melindungi untuk saling bersatu dan mendukung nelayan yang ada di Babel. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pejabat eselon OPD Babel, Forkopimda Provinsi Kepulauan Babel, tim Kemenko Polhukam RI, serta para perwakilan nelayan.
Rapat ini mempertemukan Pemprov. Babel, Forkopimda Provinsi Kepulauan Babel, perwakilan pejabat daerah Babel, PT Timah, serta tim Kemenko Polhukam RI dengan para perwakilan kelompok nelayan Babel.*
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Penambangan yang dilakukan di darat maupun di laut pasti akan mengundang efek yaitu kerusakan dan ketidaktentuan mengenai masalah yang berkaitan serta pengembalian efek tersebut menjadi lahan pemanfaatan lainnya," kata Wagub Abdul Fatah, di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, pertemuan ini juga mengakomodasi koordinasi PT Timah selaku pelaku pengelola timah serta nelayan yang memiliki kepentingan berbeda di laut Babel.
Hal ini membuat benturan antara penambang dan nelayan yang sama-sama ingin mendapatkan hasil dari laut, namun dengan keyakinan berbeda. Misalnya, para nelayan meyakini bahwa jika tidak ada ponton isap maka hasil tangkapan mereka akan bagus.
"Pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan selalu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu," ujarnya.
Pada kesempatan ini perwakilan Dinas ESDM Babel, Dinas Lingkungan Hidup Babel, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Babel memberikan pemaparan mengenai ponton isap produksi kepada para peserta rapat.
Setelah pemaparan dilakukan, terdapat sesi tanya jawab antara masyarakat nelayan, pemprov, PT Timah, serta tim kemenko polhukam terkait kecemasan-kecemasan serta masalah dari sudut pandang masing-masing pihak.
Pemprov Babel akan memverifikasi terhadap isu Ponton Isap Produksi (PIP) di pantai dan laut yang menyebabkan limbah tambang, merusak biota laut, serta mencemari daerah tangkapan nelayan di laut dan pantai Babel.
Abdul Fatah juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir dan telah berkontribusi dalam rapat koordinasi. Dalam penjelasannya, tim menko polhukam akan menindak dengan turun langsung ke wilayah dermaga nelayan di Babel yang telah dilaporkan.
Harapannya, jika nelayan telah memiliki payung yang melindungi untuk saling bersatu dan mendukung nelayan yang ada di Babel. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pejabat eselon OPD Babel, Forkopimda Provinsi Kepulauan Babel, tim Kemenko Polhukam RI, serta para perwakilan nelayan.
Rapat ini mempertemukan Pemprov. Babel, Forkopimda Provinsi Kepulauan Babel, perwakilan pejabat daerah Babel, PT Timah, serta tim Kemenko Polhukam RI dengan para perwakilan kelompok nelayan Babel.*
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020