Jakarta (Antara Babel) - Tahun 2015 dalam penanggalan masyarakat Tionghoa masuk dalam shio kambing kayu dan merupakan shio ke delapan dari 12 shio yang dilambangkan dengan nama binatang. Delapan dipercaya sebagai angka yang membawa perdamaian dan kemakmuran sedangkan kambing kayu dipercaya sebagai kondisi yang tenang atau datar-datar saja.
Apakah dinamika politik pada 2015 juga akan membawa perdamaian dan soliditas sebagai sesama warga bangsa? Terlebih lagi pada 2015 Bangsa Indonesia akan memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70 sejak merdeka pada 17 Agustus 1945.
Semua pihak berharap berbagai perseteruan dan perpecahan politik yang berlangsung pada 2014 seperti dualisme kepemimpinan di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat terselesaikan, hubungan antara kekuasaan eksekutif di pemerintahan dengan kekuasaan legislatif di parlemen lebih baik, soliditas di DPR RI semakin kuat setelah terpolarisasi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Tahun 2015 juga akan sangat penting dalam memulai sejarah baru Bangsa Indonesia dalam menjalani proses atau tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak pada 2016. Semula pemungutan suara Pilkada serentak yang diagendakan pada November 2015 namun kemudian diundur pada 2016 tetapi persiapan dan tahapan sebelum pemungutan suaranya berlangsung pada 2015.
Dasar hukum teknis pelaksanaan pilkada serentak, apakah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga akan dibahas pada masa sidang kedua DPR RI yang dimulai 12 Januari 2015 yakni menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung yang dikeluarkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perppu itu mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.
Hasil Munas IX Partai Golkar di Bali awal Desember lalu merekomendasikan penolakan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 itu namun setelah terjadi dinamika yang mengecam penolakan atas Perppu itu, pada pertengahan Desember, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan akan mendukung Perppu tersebut.
"Kami akan mengarahkan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk memiliki sikap yang sama, menerima Perppu Pilkada," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komaruddin.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali itu menjelaskan pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung sesungguhnya sama-sama konstitusional. "UUD menyebutkan pemilu dilakukan secara demokratis. Hal itu bisa diterjemahkan pilkada bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung," katanya.
Menurut Ade, pilkada langsung biayanya mahal tapi mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung karena dapat menggunakan hak politiknya secara langsung. Fraksi Partai Golkar DPR RI memikirkan bagaimana mencari dana pilkada langsung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Soal rekomendasi pada Munas Partai Golkar di Bali yang merekomendasikan mendukung pilkada tidak langsung, menurut Ade, rekomendasi itu usulan, sehingga bisa diterima atau tidak diterima. "Pada rapat paripurna penentuan sikap, Fraksi Partai Golkar akan mendukung opsi pilkada langsung diterima DPR RI," kata Ade.
Pernyataan Ade itu disampaikan pada acara penyampaian hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 17 Desember lalu yang menyimpulkan sebanyak 84,1 persen rakyat Indonesia menginginkan pilkada secara langsung dan hanya 5,8 persen rakyat Indonesia yang menginginkan pilkada melalui DPRD.
"Hasil survei ini menunjukkan keinginan masyarakat tetap menginginkan pelaksanaan pilkada secara langsung meskipun di tataran elite partai politik terjadi pembelahan sikap," kata Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi.
Menjelang pemilu presiden, menurut Dodi, sikap politik di tingkat elite terbelah menjadi KMP dan KIH. KIH mendukung pilkada secara langsung sedangkan KMP mendukung pilkada tidak langsung melalui DPRD. Pembelahan sikap politik di tingkat elite ini tidak sama dengan sikap politik di tingkat rakyat yang tetap konsisten menginginkan pilkada secara langsung.
LSI juga mensurvei preferensi pilkada langsung dan pilkada tidak langsung dari rakat yang memilih kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014. Hasilnya, rakyat yang memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebanyak 89 persen menginginkan pilkada langsung, sedangkan, rakyat yang memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sebanyak 78 persen menginginkan pilkada langsung.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis DPR akan menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 itu. "Kami merasa cukup yakin karena sebagian besar teman-teman DPR itu tidak ingin mempermalukan SBY yang menerbitkan Perppu tersebut," katanya.
Pemerintah pun berupaya melakukan lobi-lobi politik kepada partai-partai guna meloloskan Perppu tersebut di DPR RI."Saya pikir teman-teman di DPR semangatnya sama, yakni sangat penuh mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat," katanya.
Legislatif-Eksekutif
Dinamika hubungan kekuasaan legislatif di parlemen dan kekuasaan eksekutif di pemerintahan juga bakal mewarnai perjalanan politik 2015.
Hasil survei Cyrus Network yang diumumkan akhir Desember menyebutkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki dukungan politik paling lemah dari parlemen namun dukungan dari publik masih kuat.
"Dukungan parlemen hanya partai koalisi minoritas. Presiden Jokowi juga tidak punya kontrol efektif terhadap satupun partai," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi.
Meskipun Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan, namun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah pemegang mandat tertinggi di tubuh partai berlambang banteng itu. Begitu pun Jusuf Kalla juga tidak punya kontrol efektif terhadap partai manapun. "Jadi ini posisi politik paling lemah," kata Hasan.
Oleh karena itu pemerintahan Jokowi-Kalla harus tetap berhati-hati terlebih sebagian anggota parlemen sangat kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah.
Fraksi Partai Golkar DPR RI mengingatkan pemerintah untuk membangun hubungan yang baik dengan DPR agar stabilitas pemerintahan di tahun 2015 berjalan baik.
"Mulus atau tidak mulusnya realisasi program-program pembangunan itu sangat bergantung pada setinggi apakah derajat harmoni pemerintah dan DPR," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo.
Bagi Fraksi Golkar, sangat penting bagi Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan respek kepada DPR agar ambisi tersebut tidak kandas di tengah jalan. Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi harus tulus mewujudkan harmoni dan kemitraan dengan DPR. "Demi lancarnya roda pemerintahan, Jokowi harus mau mengambil inisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.
Selain itu, Jokowi harus membatasi segala bentuk politik balas budi kepada para sponsor serta pendukung saat Pemilu Presiden yang dapat merugikan rakyat, termasuk bagi-bagi jabatan di dalam istana maupun di luar istana seperti komisaris dan direksi BUMN. Jokowi harus bisa menahan diri tidak menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
"Hentikan segala bentuk intervensi dan campur tangan ke partai politik lawan," katanya menambahkan. Apabila hal-hal tersebut tidak diperhatikan maka bisa menjadi blunder politik yang membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan.
Bambang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah seperti pelanggaran atas UU APBN terkait penggunaan dan pemanfaatan dana penghematan BBM dan menjual BBM di atas harga keekonomian.
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan partai-partai politik yang tergabung dalam KMP untuk tetap fokus dan terus membela rakyat. Salah satu yang perlu disoroti adalah harga BBM dunia yang terus menurun, sementara harga BBM di dalam negeri belum ditinjau ulang untuk menyesuaikan tren harga BBM internasional.
Marzuki mengusulkan harga BBM di Indonesia baik yang nonsubsidi ataupun yang subsidi diturunkan meskipun pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp7.600 per liter per 1 Januari 2015 dari harga yang dinaikkan pemerintah menjadi Rp8.500 per liter sejak 18 November 2014 dan solar menjadi Rp7.250 per liter dari harga yang dinaikkan pemerintah menjadi Rp7.500 per liter sejak 18 November 2014.
"Melihat harga minyak dunia saat ini seharusnya harga harga BBM bersubsidi maupun non subsidi sudah turun dari harga pasar di Indonesia," katanya.
Pengamat politik dari Fisip Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menegaskan keberadaan KMP sebagai penyeimbang kekuatan pemerintahan penting dan harus ada. Penasihat politik tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi itu, yang paling penting adalah tetap adanya kelompok parpol yang mengontrol pemerintahan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Berapa pun jumlah parpolnya. Bahkan, apapun namanya.
Tanpa adanya kontrol dari kelompok "oposisi" terhadap pemerintah maka pemerintahan akan cenderung menjadi tiran yang jelas merugikan rakyat. Kekuatan oposisi harus tetap fokus berjuang untuk rakyat dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah dan tidak sekadar menjalankan peran oposisi secara "lip service".
Oposisi akan mendapatkan simpati publik jika tetap fokus dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan hasilnya akan terlihat pada perolehan suara pemilihan umum berikutnya. Reward dan punishment terlihat pada pemilu. Parpol yang dinilai baik oleh masyarakat bakal mendapatkan dukungan sedangkan parpol yang jelek, tidak konsisten, bakal ditinggalkan.
Apapun dinamika politik pada 2015, momentum HUT ke-70 Republik Indonesia pada tahun mendatang semestinya memperkuat ketahanan nasional sebagai sesama satu bangsa, apalagi Pasar Bebas ASEAN mulai berlaku pada akhir 2015 yang menuntut langkah bersama menghadapi persaingan di kawasan regional Asia Tenggara.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
Apakah dinamika politik pada 2015 juga akan membawa perdamaian dan soliditas sebagai sesama warga bangsa? Terlebih lagi pada 2015 Bangsa Indonesia akan memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70 sejak merdeka pada 17 Agustus 1945.
Semua pihak berharap berbagai perseteruan dan perpecahan politik yang berlangsung pada 2014 seperti dualisme kepemimpinan di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat terselesaikan, hubungan antara kekuasaan eksekutif di pemerintahan dengan kekuasaan legislatif di parlemen lebih baik, soliditas di DPR RI semakin kuat setelah terpolarisasi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Tahun 2015 juga akan sangat penting dalam memulai sejarah baru Bangsa Indonesia dalam menjalani proses atau tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak pada 2016. Semula pemungutan suara Pilkada serentak yang diagendakan pada November 2015 namun kemudian diundur pada 2016 tetapi persiapan dan tahapan sebelum pemungutan suaranya berlangsung pada 2015.
Dasar hukum teknis pelaksanaan pilkada serentak, apakah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga akan dibahas pada masa sidang kedua DPR RI yang dimulai 12 Januari 2015 yakni menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung yang dikeluarkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perppu itu mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.
Hasil Munas IX Partai Golkar di Bali awal Desember lalu merekomendasikan penolakan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 itu namun setelah terjadi dinamika yang mengecam penolakan atas Perppu itu, pada pertengahan Desember, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan akan mendukung Perppu tersebut.
"Kami akan mengarahkan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk memiliki sikap yang sama, menerima Perppu Pilkada," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komaruddin.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali itu menjelaskan pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung sesungguhnya sama-sama konstitusional. "UUD menyebutkan pemilu dilakukan secara demokratis. Hal itu bisa diterjemahkan pilkada bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung," katanya.
Menurut Ade, pilkada langsung biayanya mahal tapi mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung karena dapat menggunakan hak politiknya secara langsung. Fraksi Partai Golkar DPR RI memikirkan bagaimana mencari dana pilkada langsung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Soal rekomendasi pada Munas Partai Golkar di Bali yang merekomendasikan mendukung pilkada tidak langsung, menurut Ade, rekomendasi itu usulan, sehingga bisa diterima atau tidak diterima. "Pada rapat paripurna penentuan sikap, Fraksi Partai Golkar akan mendukung opsi pilkada langsung diterima DPR RI," kata Ade.
Pernyataan Ade itu disampaikan pada acara penyampaian hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 17 Desember lalu yang menyimpulkan sebanyak 84,1 persen rakyat Indonesia menginginkan pilkada secara langsung dan hanya 5,8 persen rakyat Indonesia yang menginginkan pilkada melalui DPRD.
"Hasil survei ini menunjukkan keinginan masyarakat tetap menginginkan pelaksanaan pilkada secara langsung meskipun di tataran elite partai politik terjadi pembelahan sikap," kata Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi.
Menjelang pemilu presiden, menurut Dodi, sikap politik di tingkat elite terbelah menjadi KMP dan KIH. KIH mendukung pilkada secara langsung sedangkan KMP mendukung pilkada tidak langsung melalui DPRD. Pembelahan sikap politik di tingkat elite ini tidak sama dengan sikap politik di tingkat rakyat yang tetap konsisten menginginkan pilkada secara langsung.
LSI juga mensurvei preferensi pilkada langsung dan pilkada tidak langsung dari rakat yang memilih kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014. Hasilnya, rakyat yang memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebanyak 89 persen menginginkan pilkada langsung, sedangkan, rakyat yang memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sebanyak 78 persen menginginkan pilkada langsung.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis DPR akan menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 itu. "Kami merasa cukup yakin karena sebagian besar teman-teman DPR itu tidak ingin mempermalukan SBY yang menerbitkan Perppu tersebut," katanya.
Pemerintah pun berupaya melakukan lobi-lobi politik kepada partai-partai guna meloloskan Perppu tersebut di DPR RI."Saya pikir teman-teman di DPR semangatnya sama, yakni sangat penuh mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat," katanya.
Legislatif-Eksekutif
Dinamika hubungan kekuasaan legislatif di parlemen dan kekuasaan eksekutif di pemerintahan juga bakal mewarnai perjalanan politik 2015.
Hasil survei Cyrus Network yang diumumkan akhir Desember menyebutkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki dukungan politik paling lemah dari parlemen namun dukungan dari publik masih kuat.
"Dukungan parlemen hanya partai koalisi minoritas. Presiden Jokowi juga tidak punya kontrol efektif terhadap satupun partai," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi.
Meskipun Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan, namun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah pemegang mandat tertinggi di tubuh partai berlambang banteng itu. Begitu pun Jusuf Kalla juga tidak punya kontrol efektif terhadap partai manapun. "Jadi ini posisi politik paling lemah," kata Hasan.
Oleh karena itu pemerintahan Jokowi-Kalla harus tetap berhati-hati terlebih sebagian anggota parlemen sangat kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah.
Fraksi Partai Golkar DPR RI mengingatkan pemerintah untuk membangun hubungan yang baik dengan DPR agar stabilitas pemerintahan di tahun 2015 berjalan baik.
"Mulus atau tidak mulusnya realisasi program-program pembangunan itu sangat bergantung pada setinggi apakah derajat harmoni pemerintah dan DPR," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo.
Bagi Fraksi Golkar, sangat penting bagi Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan respek kepada DPR agar ambisi tersebut tidak kandas di tengah jalan. Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi harus tulus mewujudkan harmoni dan kemitraan dengan DPR. "Demi lancarnya roda pemerintahan, Jokowi harus mau mengambil inisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.
Selain itu, Jokowi harus membatasi segala bentuk politik balas budi kepada para sponsor serta pendukung saat Pemilu Presiden yang dapat merugikan rakyat, termasuk bagi-bagi jabatan di dalam istana maupun di luar istana seperti komisaris dan direksi BUMN. Jokowi harus bisa menahan diri tidak menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
"Hentikan segala bentuk intervensi dan campur tangan ke partai politik lawan," katanya menambahkan. Apabila hal-hal tersebut tidak diperhatikan maka bisa menjadi blunder politik yang membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan.
Bambang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah seperti pelanggaran atas UU APBN terkait penggunaan dan pemanfaatan dana penghematan BBM dan menjual BBM di atas harga keekonomian.
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan partai-partai politik yang tergabung dalam KMP untuk tetap fokus dan terus membela rakyat. Salah satu yang perlu disoroti adalah harga BBM dunia yang terus menurun, sementara harga BBM di dalam negeri belum ditinjau ulang untuk menyesuaikan tren harga BBM internasional.
Marzuki mengusulkan harga BBM di Indonesia baik yang nonsubsidi ataupun yang subsidi diturunkan meskipun pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp7.600 per liter per 1 Januari 2015 dari harga yang dinaikkan pemerintah menjadi Rp8.500 per liter sejak 18 November 2014 dan solar menjadi Rp7.250 per liter dari harga yang dinaikkan pemerintah menjadi Rp7.500 per liter sejak 18 November 2014.
"Melihat harga minyak dunia saat ini seharusnya harga harga BBM bersubsidi maupun non subsidi sudah turun dari harga pasar di Indonesia," katanya.
Pengamat politik dari Fisip Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menegaskan keberadaan KMP sebagai penyeimbang kekuatan pemerintahan penting dan harus ada. Penasihat politik tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi itu, yang paling penting adalah tetap adanya kelompok parpol yang mengontrol pemerintahan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Berapa pun jumlah parpolnya. Bahkan, apapun namanya.
Tanpa adanya kontrol dari kelompok "oposisi" terhadap pemerintah maka pemerintahan akan cenderung menjadi tiran yang jelas merugikan rakyat. Kekuatan oposisi harus tetap fokus berjuang untuk rakyat dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah dan tidak sekadar menjalankan peran oposisi secara "lip service".
Oposisi akan mendapatkan simpati publik jika tetap fokus dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan hasilnya akan terlihat pada perolehan suara pemilihan umum berikutnya. Reward dan punishment terlihat pada pemilu. Parpol yang dinilai baik oleh masyarakat bakal mendapatkan dukungan sedangkan parpol yang jelek, tidak konsisten, bakal ditinggalkan.
Apapun dinamika politik pada 2015, momentum HUT ke-70 Republik Indonesia pada tahun mendatang semestinya memperkuat ketahanan nasional sebagai sesama satu bangsa, apalagi Pasar Bebas ASEAN mulai berlaku pada akhir 2015 yang menuntut langkah bersama menghadapi persaingan di kawasan regional Asia Tenggara.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015