Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta para petugas pengawas ikut menegakkan aturan kesehatan pada setiap pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat 2020.
"Penegakan aturan kesehatan ini merupakan tanggung jawab bersama, termasuk para pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Bukan hanya tim Satgas COVID-19," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan di Mentok, Senin.
Menurut dia, pandemi COVID-19 merupakan bencana yang perlu ditanggulangi bersama-sama dan jangan sampai Pilkada 2020 menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di daerah itu.
"Kawan-kawan pengawas tidak hanya mengawal legitimasi pelaksanaan pilkada, namun di masa pandemi ini mereka juga harus berani menegakkan aturan kesehatan dalam setiap pelaksanaan kampanye demi keselamatan bersama," katanya.
Menurut dia, dalam setiap kampanye sudah diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penularan, mulai dari penyediaan air dengan sabun, menjaga jarak aman minimal satu meter, dan wajib memakai masker.
Yang tidak kalah penting, kata dia, membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang dalam setiap pertemuan atau kampanye.
"Jika ditemukan adanya kampanye yang tidak sesuai dengan aturan itu, pengawas memiliki hak dan bisa menghentikan sementara kegiatan kampanye sampai semua sesuai aturan yang ada," katanya.
Ia menjelaskan, teknis di lapangan pengawas yang menemukan adanya dugaan pelanggaran akan memberikan peringatan secara lisan.
Jika peringatan lisan tidak dijalankan akan ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis untuk menghentikan sementara atau membubarkan kegiatan kampanye tersebut.
"Secara aturan, penghentian kampanye bisa dilakukan seperti itu, namun sampai saat ini belum ada penindakan karena masyarakat dan tim kampanye sudah sadar pentingnya menjalankan aturan tersebut untuk keselamatan bersama," katanya.
Menurut dia, penegakan aturan kesehatan itu merupakan tugas tambahan para pengawas mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten untuk mewujudkan Pilkada 2020 sehat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Penegakan aturan kesehatan ini merupakan tanggung jawab bersama, termasuk para pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Bukan hanya tim Satgas COVID-19," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan di Mentok, Senin.
Menurut dia, pandemi COVID-19 merupakan bencana yang perlu ditanggulangi bersama-sama dan jangan sampai Pilkada 2020 menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di daerah itu.
"Kawan-kawan pengawas tidak hanya mengawal legitimasi pelaksanaan pilkada, namun di masa pandemi ini mereka juga harus berani menegakkan aturan kesehatan dalam setiap pelaksanaan kampanye demi keselamatan bersama," katanya.
Menurut dia, dalam setiap kampanye sudah diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penularan, mulai dari penyediaan air dengan sabun, menjaga jarak aman minimal satu meter, dan wajib memakai masker.
Yang tidak kalah penting, kata dia, membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang dalam setiap pertemuan atau kampanye.
"Jika ditemukan adanya kampanye yang tidak sesuai dengan aturan itu, pengawas memiliki hak dan bisa menghentikan sementara kegiatan kampanye sampai semua sesuai aturan yang ada," katanya.
Ia menjelaskan, teknis di lapangan pengawas yang menemukan adanya dugaan pelanggaran akan memberikan peringatan secara lisan.
Jika peringatan lisan tidak dijalankan akan ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis untuk menghentikan sementara atau membubarkan kegiatan kampanye tersebut.
"Secara aturan, penghentian kampanye bisa dilakukan seperti itu, namun sampai saat ini belum ada penindakan karena masyarakat dan tim kampanye sudah sadar pentingnya menjalankan aturan tersebut untuk keselamatan bersama," katanya.
Menurut dia, penegakan aturan kesehatan itu merupakan tugas tambahan para pengawas mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten untuk mewujudkan Pilkada 2020 sehat.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020