Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, mengatakan, mereka sudah memperingatkan mitra kerjanya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, agar berhati-hati mengekspor benih lobster.
Ia mengatakan ekspor benih lobster akan menuai banyak sorotan karena termasuk jarang dilakukan, sehingga mekanisme dan tata kelola harus cermat dan hati-hati.
"Di era keterbukaan ini, semua bisa memantau setiap kebijakan. Dan di Komisi IV (DPR) sudah sering kami ingatkan," ujar Purwanto, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: KPK membenarkan tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya
Baca juga: Keluarga Edhy Prabowo turut ditangkap KPK
Baca juga: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta
Menurut politisi Partai Demokrat itu, negara produsen lobster seperti Indonesia tentu harus menjaga agar jangan sampai mengekspor benih saja, melainkan harus juga mempunyai semangat budi daya masyarakat, sekaligus menambah kesejahteraan nelayan. "Jadi unsur kehati-hatian, baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri, juga mekanisme atau tata kelola harus cermat dan hati-hati," kata dia.
Namun dia belum mau menyimpulkan bahwa itulah potensi pelanggaran hukum yang menjerat sang menteri itu. Ia meminta agar awak media bisa menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK yang rencananya akan disampaikan pada sore hari nanti.
Sebelumnya, KPK membenarkan telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dan beberapa orang lainnya pada Rabu dini hari. "Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," ucap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan informasi, Edhy bersama beberapa orang yang ditangkap tersebut sudah berada di Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.
Edhy diketahui baru saja melakukan kunjungan kerja ke Hawaii, Amerika Serikat, untuk urusan di sektor perikanan. Edhy mengatakan tujuannya ke Hawaii adalah untuk mempelajari produksi benih-benih udang, khususnya vaname yang hendak dia kembangkan di Tanah Air.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Ia mengatakan ekspor benih lobster akan menuai banyak sorotan karena termasuk jarang dilakukan, sehingga mekanisme dan tata kelola harus cermat dan hati-hati.
"Di era keterbukaan ini, semua bisa memantau setiap kebijakan. Dan di Komisi IV (DPR) sudah sering kami ingatkan," ujar Purwanto, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: KPK membenarkan tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya
Baca juga: Keluarga Edhy Prabowo turut ditangkap KPK
Baca juga: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta
Menurut politisi Partai Demokrat itu, negara produsen lobster seperti Indonesia tentu harus menjaga agar jangan sampai mengekspor benih saja, melainkan harus juga mempunyai semangat budi daya masyarakat, sekaligus menambah kesejahteraan nelayan. "Jadi unsur kehati-hatian, baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri, juga mekanisme atau tata kelola harus cermat dan hati-hati," kata dia.
Namun dia belum mau menyimpulkan bahwa itulah potensi pelanggaran hukum yang menjerat sang menteri itu. Ia meminta agar awak media bisa menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK yang rencananya akan disampaikan pada sore hari nanti.
Sebelumnya, KPK membenarkan telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dan beberapa orang lainnya pada Rabu dini hari. "Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," ucap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan informasi, Edhy bersama beberapa orang yang ditangkap tersebut sudah berada di Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.
Edhy diketahui baru saja melakukan kunjungan kerja ke Hawaii, Amerika Serikat, untuk urusan di sektor perikanan. Edhy mengatakan tujuannya ke Hawaii adalah untuk mempelajari produksi benih-benih udang, khususnya vaname yang hendak dia kembangkan di Tanah Air.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020