Sungailiat (Antara Babel) - Jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengunjungi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangka untuk mempelajari analisis dampak lingkungan (amdal).
"Kami sengaja memilih belajar ke Kabupaten Bangka karena dianggap berhasil dalam pengelolaan amdal dan pengaturan perusahaan perkebunan kelapa sawit," kata Ketua Komisi III DPRD Bangka Selatan, Rahmat di Sungailiat, Rabu.
Menurut dia, mempelajari persoalan amdal penting sekali karena Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan pihak swasta akan mengembangkan perkebunan sawit.
"Wilayah Bangka Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit karena lahan masih cukup luas," katanya.
Ia mengatakan, pengembangan perkembunan kelapa sawit memberikan dampak postif terhadap pembangunan daerah serta membantu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Apapun sistem perkembunan kelapa sawit, tetap harus mengedepankan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu Kepala BLH Kabupaten Bangka, Asep Setiawan menyatakan kesediaannya membantu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan semaksimal mungkin.
Ia mengakui keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka sudah berjalan cukup lama dan sudah dilengkapi aturan tentang amdal.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kami sengaja memilih belajar ke Kabupaten Bangka karena dianggap berhasil dalam pengelolaan amdal dan pengaturan perusahaan perkebunan kelapa sawit," kata Ketua Komisi III DPRD Bangka Selatan, Rahmat di Sungailiat, Rabu.
Menurut dia, mempelajari persoalan amdal penting sekali karena Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan pihak swasta akan mengembangkan perkebunan sawit.
"Wilayah Bangka Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit karena lahan masih cukup luas," katanya.
Ia mengatakan, pengembangan perkembunan kelapa sawit memberikan dampak postif terhadap pembangunan daerah serta membantu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Apapun sistem perkembunan kelapa sawit, tetap harus mengedepankan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu Kepala BLH Kabupaten Bangka, Asep Setiawan menyatakan kesediaannya membantu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan semaksimal mungkin.
Ia mengakui keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka sudah berjalan cukup lama dan sudah dilengkapi aturan tentang amdal.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015