Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergitas antarlembaga guna mencegah tindak pidana korupsi yang dapat merusak tata kelola pemerintahan di daerah itu.
"Dengan penguatan dan sinergitas antarlembaga dan meningkatkan kapasitas institusi pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ini dapat mencegah korupsi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Naziarto saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pankalpinang, Rabu.
Ia mengatakan bahwa peningkatan kompetensi bagi APIP ini melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan strategi anti-fraud sebagai langkah pencegahan dalam penanganan fraud.
"Edukasi pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan sosialisasi bertemakan gratifikasi, saber pungli, dan penanganan benturan kepentingan. Selain itu, juga termasuk pentingnya kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan LHKASN," ujarnya.
Terkait dengan akuntabilitas, dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan agenda penting bagi Pemprov Babel sehingga mengutamakan pencegahan dan mendahulukan tata kelola yang baik. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Oleh Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sebagai aparat internal pemerintah yang harus fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia memandang perlu lembaga internal melakukan sinergi dengan lembaga eksternal.
Demikian pula, lanjut dia, sinergi antaraparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK juga harus terus ditingkatkan.
"Dengan sinergi sekaligus check and balances antarlembaga serta dukungan seluruh stakeholder, saya yakin kami bisa bekerja lebih baik,” ungkapnya.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Lili Pintauli Siregar menyampaikan salah satu program pencegahan pada KPK, yaitu Monitoring Center of Prevention dengan delapan area intervensi.
“Delapan area intervensi dilakukan pada perencanaan, penganggaran pada APBD, barang dan jasa, perizinan terhadap pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola pada keuangan desa,” katanya.
Ia berharap upaya pencegahan korupsi di Babel dapat terlaksana dengan baik.
Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan para kepala daerah. Dalam hal ini, pihaknya sangat menyambut baik kegiatan rapat koordinasi dengan membuka jalur komunikasi secara terbuka.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Dengan penguatan dan sinergitas antarlembaga dan meningkatkan kapasitas institusi pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ini dapat mencegah korupsi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Naziarto saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pankalpinang, Rabu.
Ia mengatakan bahwa peningkatan kompetensi bagi APIP ini melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan strategi anti-fraud sebagai langkah pencegahan dalam penanganan fraud.
"Edukasi pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan sosialisasi bertemakan gratifikasi, saber pungli, dan penanganan benturan kepentingan. Selain itu, juga termasuk pentingnya kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan LHKASN," ujarnya.
Terkait dengan akuntabilitas, dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan agenda penting bagi Pemprov Babel sehingga mengutamakan pencegahan dan mendahulukan tata kelola yang baik. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Oleh Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sebagai aparat internal pemerintah yang harus fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia memandang perlu lembaga internal melakukan sinergi dengan lembaga eksternal.
Demikian pula, lanjut dia, sinergi antaraparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK juga harus terus ditingkatkan.
"Dengan sinergi sekaligus check and balances antarlembaga serta dukungan seluruh stakeholder, saya yakin kami bisa bekerja lebih baik,” ungkapnya.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Lili Pintauli Siregar menyampaikan salah satu program pencegahan pada KPK, yaitu Monitoring Center of Prevention dengan delapan area intervensi.
“Delapan area intervensi dilakukan pada perencanaan, penganggaran pada APBD, barang dan jasa, perizinan terhadap pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola pada keuangan desa,” katanya.
Ia berharap upaya pencegahan korupsi di Babel dapat terlaksana dengan baik.
Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan para kepala daerah. Dalam hal ini, pihaknya sangat menyambut baik kegiatan rapat koordinasi dengan membuka jalur komunikasi secara terbuka.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021