Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan rencana pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.
Menurut dia, jika hal itu tidak dilakukan maka wacana kebijakan PPKM Darurat tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang saat ini sedang berjalan.
"Tapi apa itu PPKM Darurat, perlu definisi yang jelas karena kalau sama dengan PPKM sebelumnya, hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya telah dinilai tidak berhasil, kalau ada kebijakan baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia mengaku masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM Darurat namun pemerintah perlu untuk memperjelas definisi rencana kebijakan tersebut.
Saleh juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan karantina wilayah atau "lockdown" total. Jika pun tidak bisa, setidaknya "lockdown" akhir pekan.
"Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM Darurat dengan 'lockdown' akhir pekan, artinya pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara 'lockdown' akhir pekan diterapkan di akhir pekan. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran COVID-19," ujarnya.
Menurut dia, tantangan ke depan semakin sulit karena orang yang terpapar COVID-19 semakin banyak, rumah sakit semakin penuh, tenaga-tenaga medis semakin kewalahan sehingga perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif.
Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, ada banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah namun pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.
"Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," katanya.
Selain itu dia mendorong pemerintah mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan.
Kebutuhan itu menurut dia antara lain ketersediaan ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, "testing" dan "tracing", serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien, dan program vaksinasi harus dipercepat.
Selain itu Saleh menilai protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas karena merupakan salah satu kunci dalam menghadapi COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
Menurut dia, jika hal itu tidak dilakukan maka wacana kebijakan PPKM Darurat tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang saat ini sedang berjalan.
"Tapi apa itu PPKM Darurat, perlu definisi yang jelas karena kalau sama dengan PPKM sebelumnya, hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya telah dinilai tidak berhasil, kalau ada kebijakan baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia mengaku masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM Darurat namun pemerintah perlu untuk memperjelas definisi rencana kebijakan tersebut.
Saleh juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan karantina wilayah atau "lockdown" total. Jika pun tidak bisa, setidaknya "lockdown" akhir pekan.
"Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM Darurat dengan 'lockdown' akhir pekan, artinya pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara 'lockdown' akhir pekan diterapkan di akhir pekan. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran COVID-19," ujarnya.
Menurut dia, tantangan ke depan semakin sulit karena orang yang terpapar COVID-19 semakin banyak, rumah sakit semakin penuh, tenaga-tenaga medis semakin kewalahan sehingga perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif.
Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, ada banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah namun pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.
"Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," katanya.
Selain itu dia mendorong pemerintah mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan.
Kebutuhan itu menurut dia antara lain ketersediaan ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, "testing" dan "tracing", serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien, dan program vaksinasi harus dipercepat.
Selain itu Saleh menilai protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas karena merupakan salah satu kunci dalam menghadapi COVID-19.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021