Muntok, 26/2 (AntaraBabel) - PT ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi angkutan darat yang biasa beroperasi di palabuhan itu.
"Selama ini angkutan antarkota parkir di dalam kawasan ASDP dan kami pungut biaya parkir sesuai ketentuan, ini merupakan peluang bagi pemkab jika ingin meningkatkan PAD yaitu dengan menyediakan terminal di depan pelabuhan," ujar Kepala PT ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Ahmad Faisal di Muntok, Selasa.
Dengan membangun terminal angkutan umum di luar kawasan pelabuhan milik PT ASDP, menurut dia, pemkab setempat memiliki kewenangan menarik retribusi angkutan yang melayani antarkota dan dalam kota yang jumlahnya cukup banyak, seperti bis, travel dan angkot.
"Itu potensi yang harus ditangkap pemkab yang jumlahnya cukup lumayan, apalagi nanti jika Pelabuhan Tanjung Apiapi Sumatera Selatan sudah diresmikan tentu jumlah penumpang akan semakin meningkat," kata dia.
Ia menjelaskan, agar Pelabuhan Tanjung Kalian bisa memberikan manfaat positif bagi pembangunan daerah terutama untuk menambah PAD melalui retribusi parkir, sebaiknya pemkab setempat membangun terminal yang cukup representatif dan menyediakan fasilitas lain serta petugasnya.
Hal ini disampaikan Faisal menanggapi isu yang berkembang bahwa PT ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian yang berada di Muntok, Kabupaten Bangka Barat dinilai kurang memberi dampak positif bagi daerah karena tidak memberikan kontribusi langsung bagi penambahan PAD sesuai peraturan pemerintah yang menyatakan pengelolaan Pelabuhan ASDP langsung ditangani pemerintah pusat.
"Jadi nanti kalau pemkab sudah membangun terminal, jelas bus antarkota dan angkutan kota tidak diizinkan masuk kawasan tempat parkir pelabuhan, mereka harus bongkar muat penumpang di terminal itu," ujarnya.
Ia mengatakan, jika pemkab sudah membangun terminal yang rencananya berada persis di depan gerbang Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, nantinya kendaraan yang akan masuk ke kawasan pelabuhan hanya kendaraan pribadi dan kendaraan yang akan menyeberang ke Palembang, Sumatera Selatan.
Menurut dia, bentuk kerja sama yang mungkin bisa dijalankan bersama antara Pemkab dan PT ASDP peluangnya hanya di pembangunan terminal itu, namun untuk kerja sama lainnya kecil kemungkinan bisa dijalankan seperti pengelolaan pedagang kaki lima di dalam kawasan pelabuhan, penarikan retribusi penumpang dan pengelolaan kios atau lapak-lapak pedagang.
"Salah satu bentuk kerja sama dengan pemkab lainnya, kami juga akan sediakan kios di dalam ruang tunggu penumpang untuk Disperindagkop dan UKM Kabupaten Bangka Barat yang akan mempromosikan dan memasarkan berbagai kerajinan dan makanan olahan khas daerah itu," kata dia.
Untuk kios itu, kata dia, sesuai peraturan dari pusat pihaknya juga tetap akan menarik retribusi, meskipun besarannya tidak sama dengan yang dikelola swasta atau perorangan.
Ia mengatakan, sebaiknya pemkab segera melakukan berbagai persiapan menjelang dibukanya Pelabuhan Tanjung Apiapi yang rencananya akan segera beroperasi melayani pelayaran kapal feri jurusan itu.
"Kami perkirakan akan terjadi peningkatan penumpang orang dan barang yang cukup signifikan setelah pelabuhan yang terletak di Kabupaten Banyuasin itu resmi beroperasi, karena jaraknya cukup dekat dan bisa ditempuh hanya tiga jam dengan kapal feri," katanya.
Semakin dekatnya pelayaran penyeberangan antarpulau itu, kata dia akan berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan, terutama para wisatawan yang akan datang ke Muntok, itu yang harus ditangkap pemkab untuk meningkatkan PAD-nya.
Kalau yang berada di dalam kawasan pelabuhan sesuai aturan tetap tidak bisa direkayasa untuk menambah PAD, namun dampak dari peningkatan jumlah penyeberangan itu yang seharusnya dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan meningkatkan pendapatan, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013
"Selama ini angkutan antarkota parkir di dalam kawasan ASDP dan kami pungut biaya parkir sesuai ketentuan, ini merupakan peluang bagi pemkab jika ingin meningkatkan PAD yaitu dengan menyediakan terminal di depan pelabuhan," ujar Kepala PT ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Ahmad Faisal di Muntok, Selasa.
Dengan membangun terminal angkutan umum di luar kawasan pelabuhan milik PT ASDP, menurut dia, pemkab setempat memiliki kewenangan menarik retribusi angkutan yang melayani antarkota dan dalam kota yang jumlahnya cukup banyak, seperti bis, travel dan angkot.
"Itu potensi yang harus ditangkap pemkab yang jumlahnya cukup lumayan, apalagi nanti jika Pelabuhan Tanjung Apiapi Sumatera Selatan sudah diresmikan tentu jumlah penumpang akan semakin meningkat," kata dia.
Ia menjelaskan, agar Pelabuhan Tanjung Kalian bisa memberikan manfaat positif bagi pembangunan daerah terutama untuk menambah PAD melalui retribusi parkir, sebaiknya pemkab setempat membangun terminal yang cukup representatif dan menyediakan fasilitas lain serta petugasnya.
Hal ini disampaikan Faisal menanggapi isu yang berkembang bahwa PT ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian yang berada di Muntok, Kabupaten Bangka Barat dinilai kurang memberi dampak positif bagi daerah karena tidak memberikan kontribusi langsung bagi penambahan PAD sesuai peraturan pemerintah yang menyatakan pengelolaan Pelabuhan ASDP langsung ditangani pemerintah pusat.
"Jadi nanti kalau pemkab sudah membangun terminal, jelas bus antarkota dan angkutan kota tidak diizinkan masuk kawasan tempat parkir pelabuhan, mereka harus bongkar muat penumpang di terminal itu," ujarnya.
Ia mengatakan, jika pemkab sudah membangun terminal yang rencananya berada persis di depan gerbang Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, nantinya kendaraan yang akan masuk ke kawasan pelabuhan hanya kendaraan pribadi dan kendaraan yang akan menyeberang ke Palembang, Sumatera Selatan.
Menurut dia, bentuk kerja sama yang mungkin bisa dijalankan bersama antara Pemkab dan PT ASDP peluangnya hanya di pembangunan terminal itu, namun untuk kerja sama lainnya kecil kemungkinan bisa dijalankan seperti pengelolaan pedagang kaki lima di dalam kawasan pelabuhan, penarikan retribusi penumpang dan pengelolaan kios atau lapak-lapak pedagang.
"Salah satu bentuk kerja sama dengan pemkab lainnya, kami juga akan sediakan kios di dalam ruang tunggu penumpang untuk Disperindagkop dan UKM Kabupaten Bangka Barat yang akan mempromosikan dan memasarkan berbagai kerajinan dan makanan olahan khas daerah itu," kata dia.
Untuk kios itu, kata dia, sesuai peraturan dari pusat pihaknya juga tetap akan menarik retribusi, meskipun besarannya tidak sama dengan yang dikelola swasta atau perorangan.
Ia mengatakan, sebaiknya pemkab segera melakukan berbagai persiapan menjelang dibukanya Pelabuhan Tanjung Apiapi yang rencananya akan segera beroperasi melayani pelayaran kapal feri jurusan itu.
"Kami perkirakan akan terjadi peningkatan penumpang orang dan barang yang cukup signifikan setelah pelabuhan yang terletak di Kabupaten Banyuasin itu resmi beroperasi, karena jaraknya cukup dekat dan bisa ditempuh hanya tiga jam dengan kapal feri," katanya.
Semakin dekatnya pelayaran penyeberangan antarpulau itu, kata dia akan berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan, terutama para wisatawan yang akan datang ke Muntok, itu yang harus ditangkap pemkab untuk meningkatkan PAD-nya.
Kalau yang berada di dalam kawasan pelabuhan sesuai aturan tetap tidak bisa direkayasa untuk menambah PAD, namun dampak dari peningkatan jumlah penyeberangan itu yang seharusnya dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan meningkatkan pendapatan, katanya.
Editor : Donatus Dasapurna Putranta
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013