Pangkalpinang (Antara Babel) - Komisi III DPR RI menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), untuk meningkatkan royalti dari hasil timah di daerah itu.
"Ada persoalan royalti yang diterima pemerintah provinsi yang hanya menerima royalti timah tiga persen," kata Ketua Tim Kunjungan pada Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, usai diskusi pertimahan di Mapolda Kepualauan Bangka Belitung, Selasa.
Ia menilai, royalti yang diterima pemerintah provinsi sangat kecil dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Sudah seharusnya, pemerintah provinsi sebagai tuan rumah mendapatkan royalti lebih besar dari perusahaan tambang dan eksportir timah ini," ujarnya.
Tidak hanya itu, kata dia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi juga berkeinginan BUMD juga ikut dalam bursa perdagangan pertimahan ini.
"Gubernur ingin ada bursa lain. Apakah itu dari swasta, pemerintah daerah dan pusat, agar tidak terkesan akal-akalan," ujarnya.
Ia mengatakan, catatan-catatan ini, membuat kami memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih mempersiapkan peraturan-peraturan yang jelas yang tidak merugikan masyarakat.
"Inilah tugas kami sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Pada diskusi pembahasan masalah pertimahan itu, dihadiri Gubernur dan Wakil Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi, Hidayat Arsani, Dirut PT Timah Tbk, Ketua DPRD Babel, Kapolda, Danlanal, Kejati dan tamu undangan lainnya.
Pada kunjungan Komisi III DPR RI itu, membahas masalah penambangan timah, tata niaga, harga timah di pasar dunia, masalah penyeludupan timah, kerusakan lingkungan dan CSR perusahaan tambang kepada masyarakat dan lingkungan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Ada persoalan royalti yang diterima pemerintah provinsi yang hanya menerima royalti timah tiga persen," kata Ketua Tim Kunjungan pada Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, usai diskusi pertimahan di Mapolda Kepualauan Bangka Belitung, Selasa.
Ia menilai, royalti yang diterima pemerintah provinsi sangat kecil dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Sudah seharusnya, pemerintah provinsi sebagai tuan rumah mendapatkan royalti lebih besar dari perusahaan tambang dan eksportir timah ini," ujarnya.
Tidak hanya itu, kata dia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi juga berkeinginan BUMD juga ikut dalam bursa perdagangan pertimahan ini.
"Gubernur ingin ada bursa lain. Apakah itu dari swasta, pemerintah daerah dan pusat, agar tidak terkesan akal-akalan," ujarnya.
Ia mengatakan, catatan-catatan ini, membuat kami memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih mempersiapkan peraturan-peraturan yang jelas yang tidak merugikan masyarakat.
"Inilah tugas kami sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Pada diskusi pembahasan masalah pertimahan itu, dihadiri Gubernur dan Wakil Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi, Hidayat Arsani, Dirut PT Timah Tbk, Ketua DPRD Babel, Kapolda, Danlanal, Kejati dan tamu undangan lainnya.
Pada kunjungan Komisi III DPR RI itu, membahas masalah penambangan timah, tata niaga, harga timah di pasar dunia, masalah penyeludupan timah, kerusakan lingkungan dan CSR perusahaan tambang kepada masyarakat dan lingkungan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015