Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya memastikan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) akan berlanjut pada tahun 2025, sehingga seluruh rumah masyarakat kurang mampu di Indonesia mendapatkan aliran listrik.
"Program BPBL ini tetap akan kami lanjutkan di 2025 kami berharap seluruh keluarga di Indonesia mendapatkan aliran listrik," katanya di Tanjungpandan, Belitung, Minggu.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya didampingi Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Jisman Hutajulu dan Direktur Retail dan Niaga PT. PLN (Persero) Edi Srimulyanti melalukan penyalaan pertama listrik di rumah Samsinah (67) warga Desa Buluh Tumbang, Tanjungpandan, Belitung selaku penerima program BPBL.
Bambang Pati Jaya mengatakan, program BPBL merupakan program kemitraan antara komisi XII DPR RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI yang penugasannya diserahkan kepada PT. PLN (Persero).
Ia menambahkan, DPR RI menyetujui alokasi APBN tahun 2024 untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga miskin yang belum teraliri listrik sebanyak 150.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia.
"Saya sangat senang sekali program ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik. Hari ini peresmian di Pulau Belitung dan kami sudah melakukan peresmian di Pulau Bangka beberapa waktu yang lalu, hari ini saya senang karena Dirjen Ketenagalistrikan Listrik Kementerian ESDM RI turun langsung untuk mendampingi dan ada juga ibu Edi Srimulyanti dari PLN pusat," ujarnya.
Ia menyebutkan, sebaran penerima program BPBL tahun 2024 di Kabupaten Belitung sebanyak 336 rumah tangga yang tersebar di lima kecamatan.
"Sudah terealisasi sebanyak 342 rumah tangga artinya sudah melebihi target dari jumlah yang telah ditentukan," katanya.
Ia menambahkan, program BPBL merupakan program yang berkelanjutan. Di tahun 2025 pihaknya menargetkan sebanyak 130.000 rumah tangga se-Indonesia menerima program ini.
Menurutnya, bagi masyarakat listrik saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan pokok melainkan bagian dari keseharian.
Untuk itu, DPR RI harus memastikan jangan sampai ada masyarakat belum mampu di Indonesia yang rumahnya belum mendapatkan aliran listrik.
"Kami akan melihat berapa yang bisa kami realisasikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memang rasio elektrifikasi di Bangka Belitung ini sudah cukup bagus, tapi tentunya kami akan terus mencari titik-titik dimana masyarakat yang belum mampu dan belum teraliri listrik dan kami berharap semua bisa kami cover," ujarnya.
