Koba (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, akan meningkatkan kemampuan bendahara dalam mengelola keuangan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
"Kami sudah usulkan agar dana untuk bimtek ini diakomodir melalui APBD," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah, Eddyson Hutagalung di Koba, Jumat.
Hal itu dikemukakannya menyikapi hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih Pemkab Bangka Tengah terkait pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, selama tiga tahun berturut-turut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sebelumnya sudah ada bimbingan teknis, tetapi mesti ditingkatkan lagi sehingga bendahara di SKPD benar-benar menguasai sistem akuntansi pemerintahan daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan, bendahara di setiap SKPD tidak mesti memiliki sertifikat sebagai bendahara namun mesti memiliki pengalaman yang memadai.
"Bendahara tidak mesti memiliki sertifikat, tetapi diangkat berdasarkan pengalaman yang dimiliki atau minimal sudah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Ia juga mengatakan, selain bimbingan teknis sejumlah bendahara di SKPD juga dibimbing oleh para auditor yang ada di Inspektorat Bangka Tengah.
"Jadi auditor tersebut di samping mengawasi sistem pengelolaan keuangan juga bertindak sebagai konsultan untuk memberikan arahan kepada bendahara terkait pelaporan keuangan daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, pembinaan terhadap bendahara dan PPK keuangan daerah ini untuk menghindari terjadi kesalahan dalam membuat akuntansi pemerintah daerah.
"Dengan demikian, maka kami berharap tahun depan pelaporan keuangan daerah ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kami sudah usulkan agar dana untuk bimtek ini diakomodir melalui APBD," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah, Eddyson Hutagalung di Koba, Jumat.
Hal itu dikemukakannya menyikapi hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih Pemkab Bangka Tengah terkait pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, selama tiga tahun berturut-turut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sebelumnya sudah ada bimbingan teknis, tetapi mesti ditingkatkan lagi sehingga bendahara di SKPD benar-benar menguasai sistem akuntansi pemerintahan daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan, bendahara di setiap SKPD tidak mesti memiliki sertifikat sebagai bendahara namun mesti memiliki pengalaman yang memadai.
"Bendahara tidak mesti memiliki sertifikat, tetapi diangkat berdasarkan pengalaman yang dimiliki atau minimal sudah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Ia juga mengatakan, selain bimbingan teknis sejumlah bendahara di SKPD juga dibimbing oleh para auditor yang ada di Inspektorat Bangka Tengah.
"Jadi auditor tersebut di samping mengawasi sistem pengelolaan keuangan juga bertindak sebagai konsultan untuk memberikan arahan kepada bendahara terkait pelaporan keuangan daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, pembinaan terhadap bendahara dan PPK keuangan daerah ini untuk menghindari terjadi kesalahan dalam membuat akuntansi pemerintah daerah.
"Dengan demikian, maka kami berharap tahun depan pelaporan keuangan daerah ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015