Jakarta (Antara Babel) - Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua versi kepemimpinan Agung Laksono, Victor Abraham Abaidata, mengatakan jalan islah akan istimewa apabila Aburizal Bakrie (ARB) bersedia mundur dari kursi ketua umum.
"Islah bukan gagasan baru, namun akan menjadi istimewa jika Pak ARB bersedia mundur dari jabatan 'ketua umum' meski hanya sementara," kata Victor Abraham Abaidata melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Victor menyoal upaya islah antara Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie yang tengah diupayakan oleh kader senior Golkar sekaligus Wapres RI Jusuf Kalla.
Victor mengatakan dalam proses islah itu mekanisme penjaringan dan kriteria calon kepala daerah untuk kepentingan pilkada serentak dapat dikerjakan oleh tim bersama.
Namun pemberian rekomendasi dan surat dukungan kepada calon kepala daerah untuk diserahkan ke KPU, hal itu dilakukan oleh kepengurusan Golkar yang tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dan memiliki SK Menkumham yang masih berlaku sesuai dengan amanat undang-undang.
Menurutnya islah bisa tetap berjalan seiring proses hukum yang bergulir. Tindakan konkret untuk Golkar ikut pilkada mutlak dan bersifat segera, agar pengurus, kader dan simpatisan Golkar di daerah serta para kandidat tidak terus dibuat bingung dengan situasi konflik.
"Jangan sampai energi kekuatan Karya Kekaryaan, Karya Siaga Gatra Praja, terkuras habis sebelum masuk arena. Ibarat main bola, tenaga sudah lebih dulu habis sebelum pertandingan (pilkada)," jelas dia.
Lebih jauh dia mengingatkan bahwa islah bukanlah hal baru dalam konflik Golkar. Sebelumnya melalui juru runding, pada akhirnya juga tidak ada kata sepakat, hingga akhirnya Aburizal memutuskan menempuh jalur hukum.
Dari hasil proses hukum itulah kemudian, Mahkamah Partai Golkar bersidang dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar Menkumham menerbitkan SK Kepengurusan.
"Harusnya ketika Menkumham mengesahkan dan mencatatkan kepengurusan hasil Munas Ancol dibawah kepemimpinan Bung HR. Agung Laksono, Pak ARB mengakui dan menghormati karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai Golkar," kata dia.
Dia memandang meskipun islah Golkar kali ini terasa setengah hati, namun kader Golkar Indonesia Timur berharap Golkar bisa segera keluar dari konflik internal, dan kembali berjaya demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hingga saat ini, kata dia, Golkar Provinsi Papua tengah melaksanakan proses konsolidasi untuk persiapan musda-musda dan penjaringan calon-calon kepala daerah di 11 kabupaten dan sudah mencapai hasil kerja yang menggembirakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Islah bukan gagasan baru, namun akan menjadi istimewa jika Pak ARB bersedia mundur dari jabatan 'ketua umum' meski hanya sementara," kata Victor Abraham Abaidata melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Victor menyoal upaya islah antara Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie yang tengah diupayakan oleh kader senior Golkar sekaligus Wapres RI Jusuf Kalla.
Victor mengatakan dalam proses islah itu mekanisme penjaringan dan kriteria calon kepala daerah untuk kepentingan pilkada serentak dapat dikerjakan oleh tim bersama.
Namun pemberian rekomendasi dan surat dukungan kepada calon kepala daerah untuk diserahkan ke KPU, hal itu dilakukan oleh kepengurusan Golkar yang tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dan memiliki SK Menkumham yang masih berlaku sesuai dengan amanat undang-undang.
Menurutnya islah bisa tetap berjalan seiring proses hukum yang bergulir. Tindakan konkret untuk Golkar ikut pilkada mutlak dan bersifat segera, agar pengurus, kader dan simpatisan Golkar di daerah serta para kandidat tidak terus dibuat bingung dengan situasi konflik.
"Jangan sampai energi kekuatan Karya Kekaryaan, Karya Siaga Gatra Praja, terkuras habis sebelum masuk arena. Ibarat main bola, tenaga sudah lebih dulu habis sebelum pertandingan (pilkada)," jelas dia.
Lebih jauh dia mengingatkan bahwa islah bukanlah hal baru dalam konflik Golkar. Sebelumnya melalui juru runding, pada akhirnya juga tidak ada kata sepakat, hingga akhirnya Aburizal memutuskan menempuh jalur hukum.
Dari hasil proses hukum itulah kemudian, Mahkamah Partai Golkar bersidang dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar Menkumham menerbitkan SK Kepengurusan.
"Harusnya ketika Menkumham mengesahkan dan mencatatkan kepengurusan hasil Munas Ancol dibawah kepemimpinan Bung HR. Agung Laksono, Pak ARB mengakui dan menghormati karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai Golkar," kata dia.
Dia memandang meskipun islah Golkar kali ini terasa setengah hati, namun kader Golkar Indonesia Timur berharap Golkar bisa segera keluar dari konflik internal, dan kembali berjaya demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hingga saat ini, kata dia, Golkar Provinsi Papua tengah melaksanakan proses konsolidasi untuk persiapan musda-musda dan penjaringan calon-calon kepala daerah di 11 kabupaten dan sudah mencapai hasil kerja yang menggembirakan.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015