Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penanggulangan terorisme dan radikalisme akan secara intensif dilakukan hingga ke daerah dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.
“Kita sudah punya lembaga, Badan (Nasional) Penanggulangan Terorisme. Oleh karena itu, ini akan terus diintensifkan dari pusat sampai ke daerah, melibatkan tokoh-tokoh agama,” kata Wapres Ma’ruf di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat.
Wapres menjelaskan upaya penanggulangan terorisme tersebut mengutamakan kontraradikalisasi dan deradikalisasi terhadap berbagai kelompok masyarakat.
“Pertama, tentu kontraradikalisasi. Jadi karena sudah terjadi proses radikalisasi, maka kita (lakukan) kontranya, kontraradikalisasinya,” tambahnya.
Selanjutnya, terkait deradikalisasi, Wapres mengatakan hal itu diberikan kepada kelompok masyarakat yang pernah terpapar paham radikal; sehingga dapat meluruskan kekeliruan pemahaman keagamaan tersebut.
“Kemudian, yang kedua, mereka sudah terpapar untuk dilakukan deradikalisasi, untuk mengembalikan mereka dengan berbagai metode. Kalau radikalisme itu disimpulkan oleh paham keagamaan yang keliru, maka itu yang harus dibetulkan,” tegasnya.
Pemahaman radikal tersebut harus dibenahi dan diluruskan, serta memperbaiki ketidakadilan yang dianggap keliru oleh kelompok terpapar paham tersebut.
“Masalah, misalnya, ketidakadilan dari sisi mana yang harus diperbaiki. Pemahaman-pemahaman ini yang harus diluruskan,” tukasnya.
Penanggulangan terorisme tersebut, lanjut Wapres, memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari sektor pendidikan, sosial, keagamaan serta ekonomi, dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.
“Dan ini melibatkan semua lembaga, instansi. Sebab ada di pendidikan, ada di Kementerian Agama, ada juga di (Kementerian) Sosial, bahkan ada juga (Kementerian BUMN),” jelasnya.
Seluruh K/L yang terlibat dalam penanggulangan terorisme tersebut berada di bawah koordinasi BNPT, sehingga menjadi kesatuan dan kerja bersama.
Wapres juga menambahkan bahwa kontraradikalisme dan deradikalisasi tersebut harus ditangani secara masif sejak dini, supaya tidak terjadi penyebaran paham radikal lebih luas.
“Oleh karena itu sudah menjadi kesepakatan bahwa ini ditangani secara masif dari mulai sejak kecil, sejak sedini mungkin, supaya mereka tidak terprovokasi,” ujar Wapres.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
“Kita sudah punya lembaga, Badan (Nasional) Penanggulangan Terorisme. Oleh karena itu, ini akan terus diintensifkan dari pusat sampai ke daerah, melibatkan tokoh-tokoh agama,” kata Wapres Ma’ruf di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat.
Wapres menjelaskan upaya penanggulangan terorisme tersebut mengutamakan kontraradikalisasi dan deradikalisasi terhadap berbagai kelompok masyarakat.
“Pertama, tentu kontraradikalisasi. Jadi karena sudah terjadi proses radikalisasi, maka kita (lakukan) kontranya, kontraradikalisasinya,” tambahnya.
Selanjutnya, terkait deradikalisasi, Wapres mengatakan hal itu diberikan kepada kelompok masyarakat yang pernah terpapar paham radikal; sehingga dapat meluruskan kekeliruan pemahaman keagamaan tersebut.
“Kemudian, yang kedua, mereka sudah terpapar untuk dilakukan deradikalisasi, untuk mengembalikan mereka dengan berbagai metode. Kalau radikalisme itu disimpulkan oleh paham keagamaan yang keliru, maka itu yang harus dibetulkan,” tegasnya.
Pemahaman radikal tersebut harus dibenahi dan diluruskan, serta memperbaiki ketidakadilan yang dianggap keliru oleh kelompok terpapar paham tersebut.
“Masalah, misalnya, ketidakadilan dari sisi mana yang harus diperbaiki. Pemahaman-pemahaman ini yang harus diluruskan,” tukasnya.
Penanggulangan terorisme tersebut, lanjut Wapres, memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari sektor pendidikan, sosial, keagamaan serta ekonomi, dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.
“Dan ini melibatkan semua lembaga, instansi. Sebab ada di pendidikan, ada di Kementerian Agama, ada juga di (Kementerian) Sosial, bahkan ada juga (Kementerian BUMN),” jelasnya.
Seluruh K/L yang terlibat dalam penanggulangan terorisme tersebut berada di bawah koordinasi BNPT, sehingga menjadi kesatuan dan kerja bersama.
Wapres juga menambahkan bahwa kontraradikalisme dan deradikalisasi tersebut harus ditangani secara masif sejak dini, supaya tidak terjadi penyebaran paham radikal lebih luas.
“Oleh karena itu sudah menjadi kesepakatan bahwa ini ditangani secara masif dari mulai sejak kecil, sejak sedini mungkin, supaya mereka tidak terprovokasi,” ujar Wapres.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021