Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, yang diserahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo secara virtual melalui aplikasi zoom.
Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 dari Istana Negara.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan kewaspadaan, karena di tahun 2022 Pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara Indonesia. Selain varian lama, varian baru yang muncul di beberapa negara menambah kewaspadaan yang harus diantisipasi dan perlu disiapkan mitigasi sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.
Dalam menghadapi ketidakpastian tahun 2022 itu, pemerintah harus merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang responsif, fleksibel, inovasi, dan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
Menurut Presiden Joko Widodo, APBN Tahun 2022 yang memiliki peran sentral sebagai referensi G-20 harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.
Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Oleh sebab itu, pemerintah fokus pada enam kebijakan utama, yaitu pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan kesehatan.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, ketiga, peningkatan SDM yang unggul, keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja menjadi lebih efisien.
Presiden mengingatkan agar tahun 2022 untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID-19 yang masih membayangi dunia dan negara Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi harus menjadi basis dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program.
Menanggapi arahan Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Babel Erzaldi Rosman yang ditemui usai menerima DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 mengatakan, Pemerintah Provinsi Babel sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, siap mengikuti instruksi yang telah disampaikan oleh Presiden RI.
"Kita akan mengikuti, mematuhi, dan mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Untuk itu saya minta agar seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera mempersiapkan lelang, agar tidak terjadi keterlambatan," ungkapnya.
Sebelumnya dalam kegiatan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 juga disampaikan Laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.
Selain penyerahan secara virtual kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan secara langsung, DIPA oleh Presiden secara simbolis kepada sembilan kementerian/lembaga yang memenuhi kriteria, antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir yang merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja anggaran yang baik.
Ikut mendampingi Gubernur dalam kegiatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Babel, Yanuar dan Asisten Administrasi Umum Setda Babel, Drg. Mulyono Susanto. Kegiatan ini juga diikuti oleh Pimpinan lembaga-lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 dari Istana Negara.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan kewaspadaan, karena di tahun 2022 Pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara Indonesia. Selain varian lama, varian baru yang muncul di beberapa negara menambah kewaspadaan yang harus diantisipasi dan perlu disiapkan mitigasi sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.
Dalam menghadapi ketidakpastian tahun 2022 itu, pemerintah harus merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang responsif, fleksibel, inovasi, dan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
Menurut Presiden Joko Widodo, APBN Tahun 2022 yang memiliki peran sentral sebagai referensi G-20 harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.
Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Oleh sebab itu, pemerintah fokus pada enam kebijakan utama, yaitu pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan kesehatan.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, ketiga, peningkatan SDM yang unggul, keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja menjadi lebih efisien.
Presiden mengingatkan agar tahun 2022 untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID-19 yang masih membayangi dunia dan negara Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi harus menjadi basis dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program.
Menanggapi arahan Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Babel Erzaldi Rosman yang ditemui usai menerima DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 mengatakan, Pemerintah Provinsi Babel sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, siap mengikuti instruksi yang telah disampaikan oleh Presiden RI.
"Kita akan mengikuti, mematuhi, dan mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Untuk itu saya minta agar seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera mempersiapkan lelang, agar tidak terjadi keterlambatan," ungkapnya.
Sebelumnya dalam kegiatan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 juga disampaikan Laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.
Selain penyerahan secara virtual kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan secara langsung, DIPA oleh Presiden secara simbolis kepada sembilan kementerian/lembaga yang memenuhi kriteria, antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir yang merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja anggaran yang baik.
Ikut mendampingi Gubernur dalam kegiatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Babel, Yanuar dan Asisten Administrasi Umum Setda Babel, Drg. Mulyono Susanto. Kegiatan ini juga diikuti oleh Pimpinan lembaga-lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021