Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar survei penilaian integritas (SPI) di Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna melakukan pencegahan tindak pelanggaran korupsi.
Tenaga Ahli Madya SPI KPK Teguh Nugroho di Sungailiat, Kamis, mengatakan, survei tersebut dilakukan KPK sebagai dasar penilaian bagi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di suatu daerah.
"Nilai dari SPI sebagai penilaian mandiri reformasi birokrasi yang akan berpengaruh remunerasi bagi aparatur sipil negara," jelasnya.
Ia mengatakan, kegiatan SPI dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung terhitung pada 11-15 Juli 2022 dengan membentuk dua tim.
"Selama jadwal kegiatan kami mengutamakan agenda data responden dan sosialisasi SPI seperti di layanan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, pelayanan terpadu satu pintu dan unit pelayanan pengadaan barang dan jasa," jelasnya.
Teguh berharap data SPI dapat diisi langsung dengan tiga kelompok responden yakni dari internal pegawai di masing-masing daerah, responden masyarakat sebagai pengguna pelayanan serta penilaian dari kalangan "expert" atau tenaga ahli termasuk seperti jurnalis.
Dalam pengisian SPI tersebut, diberikan tiga metode untuk mempermudah responden memberikan penilaian yakni melalui whatsapp, melalui wawancara langsung oleh tim yang ditunjuk serta penilaian melalui layanan barcode.
Survei penilaian fokus mendeteksi kemungkinan tindak pelanggaran korupsi atau memetakan kemungkinan terjadinya korupsi. Hasil survei akan dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi berdasarkan hasil penilaian.
Dia mencontohkan ada suatu daerah yang sudah mendapat rekomendasi atau peringatan titik lemah berdasarkan hasil survei tetapi tidak diindahkan sehingga terpaksa dilakukan penindakan.
"SPI sudah diadakan sejak tahun 2007 namun secara masif dilakukan tahun 2021 hingga 2022 dan sudah ditetapkan program prioritas nasional," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
Tenaga Ahli Madya SPI KPK Teguh Nugroho di Sungailiat, Kamis, mengatakan, survei tersebut dilakukan KPK sebagai dasar penilaian bagi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di suatu daerah.
"Nilai dari SPI sebagai penilaian mandiri reformasi birokrasi yang akan berpengaruh remunerasi bagi aparatur sipil negara," jelasnya.
Ia mengatakan, kegiatan SPI dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung terhitung pada 11-15 Juli 2022 dengan membentuk dua tim.
"Selama jadwal kegiatan kami mengutamakan agenda data responden dan sosialisasi SPI seperti di layanan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, pelayanan terpadu satu pintu dan unit pelayanan pengadaan barang dan jasa," jelasnya.
Teguh berharap data SPI dapat diisi langsung dengan tiga kelompok responden yakni dari internal pegawai di masing-masing daerah, responden masyarakat sebagai pengguna pelayanan serta penilaian dari kalangan "expert" atau tenaga ahli termasuk seperti jurnalis.
Dalam pengisian SPI tersebut, diberikan tiga metode untuk mempermudah responden memberikan penilaian yakni melalui whatsapp, melalui wawancara langsung oleh tim yang ditunjuk serta penilaian melalui layanan barcode.
Survei penilaian fokus mendeteksi kemungkinan tindak pelanggaran korupsi atau memetakan kemungkinan terjadinya korupsi. Hasil survei akan dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi berdasarkan hasil penilaian.
Dia mencontohkan ada suatu daerah yang sudah mendapat rekomendasi atau peringatan titik lemah berdasarkan hasil survei tetapi tidak diindahkan sehingga terpaksa dilakukan penindakan.
"SPI sudah diadakan sejak tahun 2007 namun secara masif dilakukan tahun 2021 hingga 2022 dan sudah ditetapkan program prioritas nasional," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022