Pangkalpinang (Antara Babel) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi mengingatkan pentingnya satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, guna meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu.
"Selama ini memang masih banyak masalah dalam mengimplementasikan akuntasi akrual ini, karena komitmen sumber daya manusia pegawai negeri sipil yang masih rendah," kata Rustam Effendi usai menutup kegiatan pelatihan standar akuntasi berbasis akrual di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan soal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual pada pemerintahan daerah.
"Kita mengakui dengan perubahan peraturan pemerintah tersebut, dari basis kas menuju akrual masih banyak permasalahan yang dihadapi, misalnya keterbatasan SDM pengelolaan keuangan, aset dan teknologi informasi," ujarnya.
Ia mengatakan penerapan akuntansi berbasis akrual ini atas saran dan rekomendasi BPK Perwakilan Babel.
"Kita berharap dapat menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim dengan baik, sehingga dapat ditemukan solusi permasalahan penerapan akuntasi berbasis akrual ini," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, dituntut komitmen seluruh stakeholder di pemerintahan daerah untuk segera menerapkan standar akuntansi berbasis akrual ini.
"Kita berharap mudah-mudahan pelatihan ini dapat bermanfaat untuk pemahaman dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sehingga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan menjadi lebih baik," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Selama ini memang masih banyak masalah dalam mengimplementasikan akuntasi akrual ini, karena komitmen sumber daya manusia pegawai negeri sipil yang masih rendah," kata Rustam Effendi usai menutup kegiatan pelatihan standar akuntasi berbasis akrual di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan soal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual pada pemerintahan daerah.
"Kita mengakui dengan perubahan peraturan pemerintah tersebut, dari basis kas menuju akrual masih banyak permasalahan yang dihadapi, misalnya keterbatasan SDM pengelolaan keuangan, aset dan teknologi informasi," ujarnya.
Ia mengatakan penerapan akuntansi berbasis akrual ini atas saran dan rekomendasi BPK Perwakilan Babel.
"Kita berharap dapat menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim dengan baik, sehingga dapat ditemukan solusi permasalahan penerapan akuntasi berbasis akrual ini," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, dituntut komitmen seluruh stakeholder di pemerintahan daerah untuk segera menerapkan standar akuntansi berbasis akrual ini.
"Kita berharap mudah-mudahan pelatihan ini dapat bermanfaat untuk pemahaman dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sehingga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan menjadi lebih baik," harapnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015