Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka melakukan kerja sama untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak.
"Melalui kerja sama ini kami harapkan bisa mengoptimalkan pemungutan pajak di daerah sekaligus mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama ini," kata pelaksana tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, M. Ridwan di Mentok, Senin.
Ridwan mengatakan, kesepakatan kerja sama tersebut bisa menjadi salah satu dasar bagi kedua belah pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi di sektor perpajakan.
Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai data terkait perizinan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ini juga sebagai salah satu agenda nasional untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi di masing-masing Pemda dan diharapkan dengan kerja sama ini , Daerah dan Pusat bisa bersinergi sesuai dengan target yang sudah dibuat," ujarnya.
Melalui kerja sama yang sudah disepakati bersama tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan kemudahan informasi dari Pemerintah Pusat sampai ke daerah.
"Secara teknis, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat akan menjadi motor penggerak dalam hal perpajakan," katanya.
Kepala KPP Pratama Bangka Gorga Parlaungan mengatakan kerja sama bisa dimanfaatkan Pemkab Bangka Barat dalam meningkatkan kapasitas dan pendampingan yang diselenggarakan oleh KPP maupun Kanwil Dirjen Pajak.
"Ini pertama kalinya dilakukan untuk bersama-sama mengawasi secara maksimal dan optimal. Saat ini ada 86 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang melakukan perjanjian kerja sama seperti ini," katanya.
Menurut Gorga ada beberapa jenis pajak daerah yang ada kaitannya dengan pajak yang harus dipenuhi wajib pajak ke Pemerintah Pusat, misalnya pajak hotel, restoran dan hiburan, karena wajib pajak atas jenis pajak tersebut juga merupakan wajib pajak atas jenis pajak penghasilan.
Dia mengimbau kepada para wajib pajak pusat dan daerah untuk selalu patuh dan membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
"Melalui kepatuhan para wajib pajak ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk mendukung berbagai pembangunan di daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Melalui kerja sama ini kami harapkan bisa mengoptimalkan pemungutan pajak di daerah sekaligus mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama ini," kata pelaksana tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, M. Ridwan di Mentok, Senin.
Ridwan mengatakan, kesepakatan kerja sama tersebut bisa menjadi salah satu dasar bagi kedua belah pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi di sektor perpajakan.
Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai data terkait perizinan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ini juga sebagai salah satu agenda nasional untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi di masing-masing Pemda dan diharapkan dengan kerja sama ini , Daerah dan Pusat bisa bersinergi sesuai dengan target yang sudah dibuat," ujarnya.
Melalui kerja sama yang sudah disepakati bersama tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan kemudahan informasi dari Pemerintah Pusat sampai ke daerah.
"Secara teknis, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat akan menjadi motor penggerak dalam hal perpajakan," katanya.
Kepala KPP Pratama Bangka Gorga Parlaungan mengatakan kerja sama bisa dimanfaatkan Pemkab Bangka Barat dalam meningkatkan kapasitas dan pendampingan yang diselenggarakan oleh KPP maupun Kanwil Dirjen Pajak.
"Ini pertama kalinya dilakukan untuk bersama-sama mengawasi secara maksimal dan optimal. Saat ini ada 86 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang melakukan perjanjian kerja sama seperti ini," katanya.
Menurut Gorga ada beberapa jenis pajak daerah yang ada kaitannya dengan pajak yang harus dipenuhi wajib pajak ke Pemerintah Pusat, misalnya pajak hotel, restoran dan hiburan, karena wajib pajak atas jenis pajak tersebut juga merupakan wajib pajak atas jenis pajak penghasilan.
Dia mengimbau kepada para wajib pajak pusat dan daerah untuk selalu patuh dan membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
"Melalui kepatuhan para wajib pajak ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk mendukung berbagai pembangunan di daerah," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022