Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kajian mendalam agar rencana pengelolaan Pelabuhan Tanjungular bisa memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Pelabuhan baru tersebut nantinya akan difokuskan untuk bongkar muat barang, dan saat ini tim Pemkab Bangka Barat masih melakukan pembahasan terkait, apakah nantinya akan dikelola Dinas Permukiman dan Perhubungan, atau atau Badan Usaha Milik Daerah BUMD atau oleh pihak swasta," kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming di Mentok, Kamis..
Menurut dia, kemungkinan terhadap tiga pilihan calon pengelola pelabuhan itu saat ini masih dalam tahap pengkajian dan diharapkan selesai dalam satu minggu ke depan.
"Kita masih melakukan pertimbangan terkait regulasi, apakah langsung dikelola BUMD secara keseluruhan, swasta atau Dinas Perkimhub," ujarnya.
Selain masih mempertimbangkan calon pengelola pelabuhan tersebut, kata dia, untuk mengaktifkan pelabuhan itu perlu dukungan anggaran sekitar Rp10 miliar yang saat ini sudah disiapkan Pemerintah Pusat.
Dengan adanya persiapan yang telah dilakukan Pemkab Bangka Barat diharapkan nantinya Pelabuhan Tanjungular bisa dikelola daerah, minimal Pemkab Bangka Barat memiliki peran besar dalam pengelolaan pelabuhan itu.
"Sampai saat ini kita masih melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait agar nantinya keberadaan pelabuhan ini bisa membuat dampak baik terhadap ekonomi masyarakat Bangka Barat," kata Ming Ming.
Bupati Bangka Barat Sukirman mengatakan Pemkab masih akan mempertimbangkan regulasi terkait pengaktifan Pelabuhan Tanjungular, yang terletak di Kecamatan Mentok.
"Soal pengelolaan masih dipertimbangkan, terutama dari sisi aturan, karena faktanya kita belum punya pengalaman yang cukup. Untuk itu nanti kita bekerja sama dengan tim dan minta pendapat Gubernur juga," katanya.
Untuk tim pengelola BUMD, kata dia, Pemkab akan mencari pengelola yang sudah memiliki kompetensi di bidang tersebut agar BUMD bisa profesional.
"Dalam memilih pengelola BUMD ini kita ingin transparan, tidak ada istilah orang dekat Bupati atau Wakil Bupati. Kita cari yang benar-benar menguasai permasalahan," katanya.
Dengan pengelolaan yang baik dan profesional diharapkan nantinya Pelabuhan Tanjungular membawa dampak positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bangka Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Pelabuhan baru tersebut nantinya akan difokuskan untuk bongkar muat barang, dan saat ini tim Pemkab Bangka Barat masih melakukan pembahasan terkait, apakah nantinya akan dikelola Dinas Permukiman dan Perhubungan, atau atau Badan Usaha Milik Daerah BUMD atau oleh pihak swasta," kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming di Mentok, Kamis..
Menurut dia, kemungkinan terhadap tiga pilihan calon pengelola pelabuhan itu saat ini masih dalam tahap pengkajian dan diharapkan selesai dalam satu minggu ke depan.
"Kita masih melakukan pertimbangan terkait regulasi, apakah langsung dikelola BUMD secara keseluruhan, swasta atau Dinas Perkimhub," ujarnya.
Selain masih mempertimbangkan calon pengelola pelabuhan tersebut, kata dia, untuk mengaktifkan pelabuhan itu perlu dukungan anggaran sekitar Rp10 miliar yang saat ini sudah disiapkan Pemerintah Pusat.
Dengan adanya persiapan yang telah dilakukan Pemkab Bangka Barat diharapkan nantinya Pelabuhan Tanjungular bisa dikelola daerah, minimal Pemkab Bangka Barat memiliki peran besar dalam pengelolaan pelabuhan itu.
"Sampai saat ini kita masih melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait agar nantinya keberadaan pelabuhan ini bisa membuat dampak baik terhadap ekonomi masyarakat Bangka Barat," kata Ming Ming.
Bupati Bangka Barat Sukirman mengatakan Pemkab masih akan mempertimbangkan regulasi terkait pengaktifan Pelabuhan Tanjungular, yang terletak di Kecamatan Mentok.
"Soal pengelolaan masih dipertimbangkan, terutama dari sisi aturan, karena faktanya kita belum punya pengalaman yang cukup. Untuk itu nanti kita bekerja sama dengan tim dan minta pendapat Gubernur juga," katanya.
Untuk tim pengelola BUMD, kata dia, Pemkab akan mencari pengelola yang sudah memiliki kompetensi di bidang tersebut agar BUMD bisa profesional.
"Dalam memilih pengelola BUMD ini kita ingin transparan, tidak ada istilah orang dekat Bupati atau Wakil Bupati. Kita cari yang benar-benar menguasai permasalahan," katanya.
Dengan pengelolaan yang baik dan profesional diharapkan nantinya Pelabuhan Tanjungular membawa dampak positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bangka Barat.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022