Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan gerakan upaya memberantas masyarakat buta (tidak menguasai) teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) guna mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik di daerah itu.
"Kalau dulu ada istilah pemberantasan buta aksara, sekarang harus ada istilah pemberantasan buta TIK," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan sekarang orang yang menguasai TIK akan menjadi penguasa dunia dan ini menjadi pengingat bagi setiap SDM di Bangka Belitung harus menguasai TIK agar bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya.
"Kami telah melantik Dewan TIK Daerah untuk mendukung gerakan masyarakat buta TIK ini," katanya.
Ia menegaskan mulai 1 Januari 2023, tidak ada lagi kertas yang masuk ke meja gubernur. Artinya, organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi beli alat tulis kantor (ATK), printer, mesin fotokopi, dan lainnya.
"Mari kita sama-sama mengangkat harkat dan martabat masyarakat untuk menguasai TIK semaksimal mungkin," ujarnya.
Menurut dia, TIK adalah sebuah keniscayaan. Orang-orang bisa hadir lebih dari satu tempat pada saat yang sama. Hal yang dulu tidak mungkin terjadi, sekarang menjadi mungkin. Artinya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, bisa meningkatkan efisiensi, serta efektifitas.
"Pandemi COVID-19 menjadi pemicu yang akhirnya setiap individu akan membiasakan diri untuk menggunakan TIK dalam kehidupan sehari--hari. Jika dulu dalam setiap rapat harus dilakukan tatap muka, seiring perkembangan teknologi, dapat dilakukan secara daring dan sah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Kalau dulu ada istilah pemberantasan buta aksara, sekarang harus ada istilah pemberantasan buta TIK," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan sekarang orang yang menguasai TIK akan menjadi penguasa dunia dan ini menjadi pengingat bagi setiap SDM di Bangka Belitung harus menguasai TIK agar bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya.
"Kami telah melantik Dewan TIK Daerah untuk mendukung gerakan masyarakat buta TIK ini," katanya.
Ia menegaskan mulai 1 Januari 2023, tidak ada lagi kertas yang masuk ke meja gubernur. Artinya, organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi beli alat tulis kantor (ATK), printer, mesin fotokopi, dan lainnya.
"Mari kita sama-sama mengangkat harkat dan martabat masyarakat untuk menguasai TIK semaksimal mungkin," ujarnya.
Menurut dia, TIK adalah sebuah keniscayaan. Orang-orang bisa hadir lebih dari satu tempat pada saat yang sama. Hal yang dulu tidak mungkin terjadi, sekarang menjadi mungkin. Artinya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, bisa meningkatkan efisiensi, serta efektifitas.
"Pandemi COVID-19 menjadi pemicu yang akhirnya setiap individu akan membiasakan diri untuk menggunakan TIK dalam kehidupan sehari--hari. Jika dulu dalam setiap rapat harus dilakukan tatap muka, seiring perkembangan teknologi, dapat dilakukan secara daring dan sah," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022