Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Samson Arismono meminta Bupati segera melakukan analisa resiko terhadap kebijakan perubahan Dana Alokasi Umum(DAU) Tahun 2023 nanti.
"Sebab dalam aturan terbaru itu ada beberapa aturan dan sistem baru yang harus disesuaikan dengan kebijakan anggaran yang telah disepakati beberapa waktu lalu,"kata Samson Arismono ketika dikonfirmasi wartawan di Toboali Jumat(9/12).
Ia mengatakan sudah beberapa daerah Kabupaten melakukan analisa terhadap kebijakan aturan Dana DAU ini seperti Maluku Timur dan Kabupaten Sragen dengan solusi yang baik.
"Kalau di kabupaten Maluku Timur mengambil langkah memutuskan kontrak Pekerja Harian Lepas(PHL) sebanyak 981 orang sedangkan di Sragen pihak Eksekutip melakukan peningkatan PAD,"kata dia.
Menurut Samson yang juga sebagai anggota Badan Anggaran daerah ini analisa resiko terhadap kebijakan DAU yang terbaru ini harus segera dilakukan agar pembangunan daerah berjalan dengan jadwal yang telah ditentukan.
"Segera mengambil langkah tegas untuk menyesuaikan aturan yang baru ini agar proses pembangunan berjalan dengan baik dan terarah,"kata dia.
Politisi Muda Partai Demokrat ini berharap pihak Eksekutip mengambil langkah strategis dalam menyesuaikan kebijakan terbaru ini.
"Semoga kebijakan yang akan diambil tidak sepihak dan penuh dengan pertimbangan yang logis sehingga roda pembangunan daerah ini tidak terhambat,"katanya.
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Zulhardi menyampaikan
Penggunaan DAU yang ditentukan Penggunaannya Minimal Untuk Kelurahan Rp. 600.000.000.dan P3K Rp. 16.700.982.000.
"Lalu untuk Bidang Pendidikan Rp.62.998.235.000, dan Bidang Kesehatan Rp.35.114.010.000 serta Bidang Pekerjaan Umum Rp.22.792.229.000," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Sebab dalam aturan terbaru itu ada beberapa aturan dan sistem baru yang harus disesuaikan dengan kebijakan anggaran yang telah disepakati beberapa waktu lalu,"kata Samson Arismono ketika dikonfirmasi wartawan di Toboali Jumat(9/12).
Ia mengatakan sudah beberapa daerah Kabupaten melakukan analisa terhadap kebijakan aturan Dana DAU ini seperti Maluku Timur dan Kabupaten Sragen dengan solusi yang baik.
"Kalau di kabupaten Maluku Timur mengambil langkah memutuskan kontrak Pekerja Harian Lepas(PHL) sebanyak 981 orang sedangkan di Sragen pihak Eksekutip melakukan peningkatan PAD,"kata dia.
Menurut Samson yang juga sebagai anggota Badan Anggaran daerah ini analisa resiko terhadap kebijakan DAU yang terbaru ini harus segera dilakukan agar pembangunan daerah berjalan dengan jadwal yang telah ditentukan.
"Segera mengambil langkah tegas untuk menyesuaikan aturan yang baru ini agar proses pembangunan berjalan dengan baik dan terarah,"kata dia.
Politisi Muda Partai Demokrat ini berharap pihak Eksekutip mengambil langkah strategis dalam menyesuaikan kebijakan terbaru ini.
"Semoga kebijakan yang akan diambil tidak sepihak dan penuh dengan pertimbangan yang logis sehingga roda pembangunan daerah ini tidak terhambat,"katanya.
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Zulhardi menyampaikan
Penggunaan DAU yang ditentukan Penggunaannya Minimal Untuk Kelurahan Rp. 600.000.000.dan P3K Rp. 16.700.982.000.
"Lalu untuk Bidang Pendidikan Rp.62.998.235.000, dan Bidang Kesehatan Rp.35.114.010.000 serta Bidang Pekerjaan Umum Rp.22.792.229.000," kata dia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022