Kedatangan Presiden Joko Widodo di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 20 Oktober 2022, bisa jadi sebagai sebuah penanda awal dimulainya kebangkitan perekonomian di daerah itu.
Pada kunjungan kerja singkat sekitar lima jam di ujung barat Pulau Bangka tersebut tersebut Presiden mengunjungi empat tempat yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan ke depan, baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
Begitu mendarat menggunakan pesawat helikopter di lapangan Atletik Kompleks Pemda Bangka Barat, rombongan langsung menuju Unit Metalurgi Mentok milik PT Timah Tbk untuk meninjau pembangunan "Top Submerge Lance" (TSL) Ausmelt Furnace.
TSL Ausmelt Furnace merupakan salah satu bentuk transformasi teknologi pengolahan timah kadar rendah yang dilakukan PT Timah Tbk sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi dalam konteks ketersediaan mineral timah sebagai komoditas.
Tujuan transformasi pengolahan timah ini untuk optimalisasi teknologi, peningkatan kapasitas, efisiensi produksi dan keselamatan serta kesehatan lingkungan. Dengan beroperasinya TSL Ausmelt Furnace diharapkan dapat meningkatkan efektifitas produksi dengan proses pengolahan lebih efisien.
Presiden meninjau pembangunan "Top Submerge Lance" (TSL) Ausmelt Furnace Unit Metalurgi milik PT Timah Tbk di Mentok, Bangka Barat, Provinsi Babel, pada 20 Oktober 2022. (ANTARA/ Donatus Dasapurna)
Lokasi kedua yang dikunjungi, yaitu Pasar Mentok. Di pasar tradisional itu Presiden bertemu dengan ribuan warga, menerima keluh kesah "wong cilik", serta membagikan bantuan uang tunai dan paket bahan pangan pokok.
Lokasi ketiga yang dikunjungi Presiden Jokowi, yaitu pesisir Kampung Tanjung yang tidak terlalu jauh dari Pasar Mentok. Di lokasi ini rombongan telah ditunggu warga pesisir dan kelompok nelayan.
Dalam perbincangan singkat bersama warga, Presiden menyerap berbagai keinginan agar kehidupan warga pesisir semakin sejahtera, termasuk pengajuan berbagai bantuan alat tangkap dan alat produksi nelayan.
Kunjungan di pesisir Kampung Tanjung ini juga bisa diartikan sebagai sebuah simbol keinginan kuat Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi untuk menguatkan perekonomian di sektor kelautan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Lokasi ke-empat atau lokasi terakhir yang dikunjungi rombongan Presiden adalah Pelabuhan Tanjungular, sebuah pelabuhan baru yang sedang dibangun dan sudah memasuki tahap akhir.
Saat mengunjungi lokasi itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin, dan Bupati Bangka Barat, Sukirman.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara menyatakan bahwa keberadaan Pelabuhan Tanjungular itu diharapkan bisa memperlancar mobilitas komoditas yang dihasilkan oleh Bangka Belitung sekaligus meningkatkan daya saing wilayah tersebut.
Pelabuhan Tanjungular menjadi pelabuhan barang, utamanya CPO dan timah yang menjadi produk unggulan di daerah itu. Terkait pengelolaan pelabuhan tahap awal akan dikerjakan Kementerian Perhubungan sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah.
"Di awal manajemen pengelolaan oleh Kementerian Perhubungan, kemudian nanti pemda mendampingi. Apabila dirasa sudah siap, Kementerian mundur, diambil alih oleh pemerintah daerah. Saya kira memang yang baik di semua pelabuhan seperti itu, karena ini memang pelabuhan pengumpan," kata Jokowi .
Simbol harapan baru
Pernyataan singkat yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut menjadi sebuah motivasi, energi dan harapan baru bagi Bangka Barat yang selama ini memang membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat untuk membuat hal baru yang bisa menjadi pengungkit perekonomian masyarakat sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah.
Bangka Barat perlu segera menyiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan agar bisa memenuhi kriteria layak mengelola pusat ekonomi baru di daerah itu.
Sekitar empat bulan setelah kedatangan Kepala Negara, tepatnya pada 7 Februari 2023, menjadi hari menggembirakan bagi masyarakat di Negeri Sejiran Setason, sebutan untuk Bangka Barat. Sebab, di hari itu Kementerian Perhubungan menerbitkan izin operasional Pelabuhan Tanjungular.
"Hanya dalam jangka waktu sekitar empat bulan setelah peninjauan Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Tanjungular pada Oktober 2022, akhirnya izin operasional pelabuhan tersebut terbit," kata Bupati Bangka Barat, Sukirman.
Penerbitan izin operasional menjadi kabar baik bagi Bangka Barat yang telah lama berkeinginan untuk memanfaatkan pelabuhan. Kabar baik itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab setempat dengan mengajak beberapa perwakilan perusahaan yang bersedia bekerja sama melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dalam pertemuan itu Bupati Sukirman meyakinkan Kementerian Perhubungan dan Kemenkomarves terkait kesiapan dan keseriusan Bangka Barat mengoperasikan, memanfaatkan, serta mengembangkan Pelabuhan Tanjungular.
Kasubdit Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Lau, t Anwarudin, pada pertemuan itu mengatakan pembangunan Pelabuhan Tanjungular merupakan upaya pemerintah dengan memanfaatkan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pelabuhan Tanjungular sudah selesai proses pembangunannya. Untuk persyaratan administratif dan pemanfaatannya sudah terbit sekaligus serta disiapkan surat pertujuannya.
Pembangunan Pelabuhan Tanjungular dilaksanakan dengan dana SBSN, maka akan ada mekanisme tambahan yang harus dikeluarkan oleh Dewan Syariah. Hal ini sedikit berbeda dengan pembangunan menggunakan dana APBN.
Pelabuhan Tanjungular ditargetkan mulai beroperasi pada Maret 2023. Dengan pengoperasian pelabuhan tersebut diyakini mampu menunjang investasi pada sektor perniagaan.
Sebagai langkah awal, pelabuhan itu akan dimanfaatkan untuk bongkar muat seperti pupuk, pengiriman Crude Palm Oil (CPO) dan timah. Sampai sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang menyatakan siap bekerja sama pemanfaatan dan pengembangan pelabuhan.
Dalam pemanfaatan dan pengembangan pelabuhan, tidak menutup kemungkinan menjadi kawasan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing berkat segala keunggulan yang dimiliki pelabuhan itu.
Kembangkan Tanjungular
Pemkab Bangka Barat jauh-jauh hari telah menyiapkan sejumlah program dan kegiatan untuk mendukung pembangunan kawasan industri pelabuhan Tanjungular.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu, menilai Pemkab Bangka Barat sudah cukup siap ambil bagian dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjungular.
Beberapa infrastruktur telah dibangun sebagai penunjang sarana prasarana, seperti jalan raya selebar 30 meter, ruang genset, gedung perkantoran, rumah dinas, tangki air bersih, dan berbagai fasilitas lain yang merupakan syarat utama operasional pelabuhan.
Pembukaan akses jalan yang menghubungkan Pelabuhan Tanjungular ke Desa Airlimau, jalan utama Mentok-Kota Pangkalpinang, juga dilakukan. Keberadaan jalan baru ini memangkas jarak tempuh sepanjang 31 kilometer jika dibandingkan dengan jalan yang sudah ada, yang melintas di tengah Kota Mentok. Akses jalan baru lebih efektif dan efisien. Ssecara konektivitas dari pelabuhan ke jalan utama sudah tidak ada masalah.
Dengan adanya kesiapan dan keseriusan dalam pemanfaatan dan pengembangan pelabuhan Tanjungular maka diyakini beberapa tahun mendatang kawasan tersebut akan menjadi kawasan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Dalam pengelolaan pelabuhan, Pemkab Bangka Barat akan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai paling tepat dalam mengelola bisnis baru potensial itu.
Sebagai bentuk keseriusan, pekan lalu Wakil Bupati Bangka Barat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Bina Nusantara membahas hasil penelitian dan rencana pengembangan BUMD.
Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada September 2022 yang membahas tentang bisnis utama ( core business) yang akan dijalankan BUMD Bangka Barat bersama tim ahli dari Bina Nusantara.
BUMD memiliki banyak peluang bisnis yang bisa dijalankan, namun dalam jangka pendek ini akan difokuskan pada pengelolaan pelabuhan yang sudah terbit izin operasionalnya.
BUMD harus memiliki peran penting dalam bisnis baru itu agar bisa membantu daerah dalam memajukan ekonomi kerakyatan sekaligus mewujudkan Bangka Barat yang maju, sejahtera dan bermartabat sesuai visi misi kepala daerah.
Pelabuhan Tanjungular menjadi penting karena secara lokasi pelabuhan itu hanya berjarak sekitar 30 kilometer dari Pulau Sumatera dan 400 kilometer dari Singapura dan memiliki kedalaman laut mencapai 30 meter.
Berdasarkan data teknis, Pelabuhan Tanjungular memiliki panjang dermaga 80X10 meter, panjang "trestle" 297,5X8 meter, panjang causeway 122X8 meter, kapasitas dermaga maksimal 1.000 DWT, kedalaman kolam pelabuhan -6 mLWS, dan total area darat 170X50 m serta didukung berbagai fasilitas umum.
Pelabuhan Tanjungular memiliki banyak keunggulan dan prospektif untuk terus berkembang, sejauh ini Pemkab telah menyiapkan rencana penataan area berdasarkan fungsi dan kapasitas di kawasan dengan mempertimbangkan peningkatan akses dan sirkulasi terbuka-tertutup yang menghubungkan masing-masing area berdasarkan intensitas mobilitas.
Kedua hal tersebut diyakini akan menjadikan Tanjungular sebagai pelabuhan perdagangan berbagai komoditas dari Sumatera bagian selatan.
Pelabuhan Tanjungular unggul karena pelabuhan di Sumatera Selatan yang ada sekarang tidak lagi memungkinkan untuk dikembangkan karena faktor sedimentasi. Selain itu, Pelabuhan Tanjungular juga memiliki kelebihan dari sisi kedalaman laut yang tidak dimiliki oleh pelabuhan lain di pulau Bangka.
Pelabuhan Tanjungular juga berhadapan langsung dengan Laut Natuna.
Pelabuhan yang dibangun dengan biaya sekitar Rp110 miliar tersebut direncanakan sebagai pelabuhan pengumpan lokal yang berfungsi untuk pelabuhan alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Beberapa industri unggulan yang telah siap memanfaatkan pelabuhan ini, antara lain dari sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan peternakan.
Optimisme perlu terus dijaga. Kehadiran pelabuhan bukan hanya sebagai simbol keberhasilan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah, namun lebih pada penyediaan sarana dan prasarana yang diyakini mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Pelabuhan akan menjadikan mobilitas komoditas semakin lancar dan meningkatkan daya saing wilayah dengan tujuan akhir memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah.
