Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Kepolisian Daerah Kepulauan Babel menggencarkan pemberantasan praktik mafia timah, guna mewujudkan tata kelola pertimahan yang baik sesuai regulasi berlaku.
"Negara tidak boleh kalah dari mafia timah," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan inspeksi mendadak yang dilakukannya bersama Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung belum lama ini semata-mata, agar tata kelola timah di Bangka Belitung berjalan sesuai aturan.
"Saya disumpah dan digaji untuk mengutamakan kepentingan negara di atas segala-galanya. Jadi bukan soal saya sebagai penjabat gubernur atau Dirjen Minerba yang melakukan sidak itu," ujarnya.
Ia berharap pengawasan tata kelola pertimahan ini harus dilakukan secara 'semesta' dengan melibatkan seluruh unsur, baik di jajaran pemerintahan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
"Solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan, dari sisi pemerintah sudah menyiapkan regulasi, mulai dari masyarakat melakukan pola kemitraan dengan PT Timah untuk menambang di wilayah konsesi perusahaan," katanya.
Menurut dia, pemerintah saat ini sedang mempercepat regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat, agar masyarakat dapat menambang secara legal, tentunya dengan melakukan kaidah-kaidah penambangan yang baik.
"Di sektor hilirisasi pertimahan juga sudah banyak perusahaan yang berminat dan itu akan tentunya akan menambah lapangan pekerjaan," kata Ridwan Djamaluddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Negara tidak boleh kalah dari mafia timah," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan inspeksi mendadak yang dilakukannya bersama Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung belum lama ini semata-mata, agar tata kelola timah di Bangka Belitung berjalan sesuai aturan.
"Saya disumpah dan digaji untuk mengutamakan kepentingan negara di atas segala-galanya. Jadi bukan soal saya sebagai penjabat gubernur atau Dirjen Minerba yang melakukan sidak itu," ujarnya.
Ia berharap pengawasan tata kelola pertimahan ini harus dilakukan secara 'semesta' dengan melibatkan seluruh unsur, baik di jajaran pemerintahan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
"Solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan, dari sisi pemerintah sudah menyiapkan regulasi, mulai dari masyarakat melakukan pola kemitraan dengan PT Timah untuk menambang di wilayah konsesi perusahaan," katanya.
Menurut dia, pemerintah saat ini sedang mempercepat regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat, agar masyarakat dapat menambang secara legal, tentunya dengan melakukan kaidah-kaidah penambangan yang baik.
"Di sektor hilirisasi pertimahan juga sudah banyak perusahaan yang berminat dan itu akan tentunya akan menambah lapangan pekerjaan," kata Ridwan Djamaluddin.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023