Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyiapkan lima program unggulan untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional.
Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Indra Saputra di Mentok, Jumat, mengatakan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi proposal program unggulan yang akan ikut dalam KIPP.
"Program unggulan ini berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah, yaitu satu dari Dinas Kominfo, satu dari Dinas Perkimhub, dua dari Dinas Keluarga Berencana dan satu program unggulan dari PDAM Tirta Sejiran Setason," kata Indra Saputra.
Baca juga: Bangka Barat-Binus tindaklanjuti rencana pengembangan layanan berbasis digital
Dari proposal yang diterima, inovasi milik Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat telah dinyatakan lulus tahap verifikasi dan validasi, dan telah dilakukan input data ke dalam sistem KIPP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
"Yang lain masih masih dalam tahap pemeriksaan, kami targetkan bisa seluruhnya diinput datanya hari ini," katanya.
Ia mengakui bahwa proposal inovasi yang dikirim Pemkab Bangka Barat seluruhnya memiliki potensi dan diyakini dapat bersaing hingga tingkat akhir.
"Kami berharap bisa masuk 99 besar, bahkan bisa tembus 45 besar karena inovasi yang diikutsertakan cukup berbobot," katanya.
Baca juga: Pemerintah Bangka Tengah tingkatkan pelayanan publik melalui "Silakso"
Menurut dia, program inovasi yang dilakukan di daerah itu perlu dipahami lebih mendalam dan perlu perubahan cara pandang karena tidak harus seorang inovator yang ikut serta dalam KIPP diwajibkan membuat sebuah aplikasi baru untuk dikompetisikan.
"Program inovasi ini kami ingin lebih pada perubahan sistem dalam pelayanan masyarakat, program yang memiliki dampak kemanfaatan untuk siapapun, khususnya untuk masyarakat dan upaya mewujudkan pelayanan prima dari pemerintah," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Bangka Barat telah empat tahun berturut-turut mengikuti KIPP tingkat nasional dan sudah cukup berpengalaman dalam ajang kompetisi.
"Selain mengikutkan dalam ajang kompetisi, kami juga akan mendorong program OPD yang potensial jangan sampai inovasi yang disiapkan diambil atau dilegitimasi daerah lain, karena akan merugikan kita," katanya.
Baca juga: Dukcapil Bangka mantapkan standar layanan masyarakat
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Indra Saputra di Mentok, Jumat, mengatakan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi proposal program unggulan yang akan ikut dalam KIPP.
"Program unggulan ini berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah, yaitu satu dari Dinas Kominfo, satu dari Dinas Perkimhub, dua dari Dinas Keluarga Berencana dan satu program unggulan dari PDAM Tirta Sejiran Setason," kata Indra Saputra.
Baca juga: Bangka Barat-Binus tindaklanjuti rencana pengembangan layanan berbasis digital
Dari proposal yang diterima, inovasi milik Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat telah dinyatakan lulus tahap verifikasi dan validasi, dan telah dilakukan input data ke dalam sistem KIPP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
"Yang lain masih masih dalam tahap pemeriksaan, kami targetkan bisa seluruhnya diinput datanya hari ini," katanya.
Ia mengakui bahwa proposal inovasi yang dikirim Pemkab Bangka Barat seluruhnya memiliki potensi dan diyakini dapat bersaing hingga tingkat akhir.
"Kami berharap bisa masuk 99 besar, bahkan bisa tembus 45 besar karena inovasi yang diikutsertakan cukup berbobot," katanya.
Baca juga: Pemerintah Bangka Tengah tingkatkan pelayanan publik melalui "Silakso"
Menurut dia, program inovasi yang dilakukan di daerah itu perlu dipahami lebih mendalam dan perlu perubahan cara pandang karena tidak harus seorang inovator yang ikut serta dalam KIPP diwajibkan membuat sebuah aplikasi baru untuk dikompetisikan.
"Program inovasi ini kami ingin lebih pada perubahan sistem dalam pelayanan masyarakat, program yang memiliki dampak kemanfaatan untuk siapapun, khususnya untuk masyarakat dan upaya mewujudkan pelayanan prima dari pemerintah," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Bangka Barat telah empat tahun berturut-turut mengikuti KIPP tingkat nasional dan sudah cukup berpengalaman dalam ajang kompetisi.
"Selain mengikutkan dalam ajang kompetisi, kami juga akan mendorong program OPD yang potensial jangan sampai inovasi yang disiapkan diambil atau dilegitimasi daerah lain, karena akan merugikan kita," katanya.
Baca juga: Dukcapil Bangka mantapkan standar layanan masyarakat
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023