Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan prinsipnya sependapat dengan point-point utama yang dikemukakan Presiden Joko Widodo di hadapan relawan di Istora Senayan Jakarta pada Minggu(14/05) kemarin.
"Kita memang memerlukan pemimpin yang cerdas, tegas dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan dan harus benar-benar faham falsafah bernegara kita, konstitusi kita, hukum kita, potensi, tangangan dan peluang yang kita miliki,"kata Yusril Ihza Mahendra melalui rilis yang diterima di Toboali, Senin (15/05).
Dirinya menyampaikan bahwa kita memang bangsa yang besar, kaya SDA dan SDM. Yang kurang pada bangsa kita adalah pemimpin yang cerdas dan berani serta mempunyai kepekaan hati nurani melihat dan memandang kelemahan-kelemahan kita.
"Kelemahan utama bangsa kita terletak pada sikap mental yang merasa rendah diri, rendah kesadaran moral dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum.Pemimpin harus mengambil langkah tegas mengatasi hal ini,"katanya.
Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan terkait dengan seringnya Indonesia kalah dalam menghadapi berbagai gugatan di forum internasional penyebabnya adalah lemahnya posisi kita dalam berbagai perjanjian internasional yang kita buat sendiri.
'Argumentasi hukum kita kurang canggih dalam menangani sebagai tekanan dan gugatan dalam perjanjian bilateral dan multilateral yang membuat kita sering terpojok dan dikalahkan,"kata dia.
Menurut Yusril perdebatan hukum di forum internasional harus didukung langkah diplomasi yang sistematis dan pembentukan opini. Kita harus banyak belajar dan kekurangan dan kesalahan kita di masa lalu dan masa sekarang. Intinya, selama ini kita kurang memperhatikan hal-hal yang terkait dengan hukum. Akibatnya kita mengalami kekalahan dalam berbagai sengketa di forum internasional.
"Di dalam negeri, kita sulit maju dan melangkah menjadi negara maju karena hukum kita berantakan. Norma hukumnya kacau, penegakannya amburadul. Maka korupsi merajalela, ketidak-adilan terjadi di mana-mana. Dalam satu dekade terakhir ini, pembangunan hukum kita makin lemah. Hal ini merupakan faktor penting terhambatnya kemajuan di bidang ekonomi dan pemerataan pembangunan,"ujarnya.
Ia menjelaskan meskipun dalam banyak hal
sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden, namun pemimpin bukan sekedar dekat dengan rakyat dan mengutip kata Bung Karno "penyambung lidah rakyat", tetapi pemimpin harus mampu menunjukkan dan membawa rakyat ke jalan yang benar dan melakukan jalan apa yang harus ditempuh untuk memajukan bangsa dan negara ini.
"Pemimpin seperti di atas adalah pemimpin yang mumpuni dalam arti mempunyai ilmu dan ditempa oleh pengalaman dalam membangun dan memecahkan persoalan-persoalan besar bangsa ini. Pemimpin seperti itu tidak akan lahir karena garapan media sosial dan pencitraan serta berbagai survey yang terkadang justru menyesatkan rakyat sendiri,"kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Kita memang memerlukan pemimpin yang cerdas, tegas dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan dan harus benar-benar faham falsafah bernegara kita, konstitusi kita, hukum kita, potensi, tangangan dan peluang yang kita miliki,"kata Yusril Ihza Mahendra melalui rilis yang diterima di Toboali, Senin (15/05).
Dirinya menyampaikan bahwa kita memang bangsa yang besar, kaya SDA dan SDM. Yang kurang pada bangsa kita adalah pemimpin yang cerdas dan berani serta mempunyai kepekaan hati nurani melihat dan memandang kelemahan-kelemahan kita.
"Kelemahan utama bangsa kita terletak pada sikap mental yang merasa rendah diri, rendah kesadaran moral dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum.Pemimpin harus mengambil langkah tegas mengatasi hal ini,"katanya.
Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan terkait dengan seringnya Indonesia kalah dalam menghadapi berbagai gugatan di forum internasional penyebabnya adalah lemahnya posisi kita dalam berbagai perjanjian internasional yang kita buat sendiri.
'Argumentasi hukum kita kurang canggih dalam menangani sebagai tekanan dan gugatan dalam perjanjian bilateral dan multilateral yang membuat kita sering terpojok dan dikalahkan,"kata dia.
Menurut Yusril perdebatan hukum di forum internasional harus didukung langkah diplomasi yang sistematis dan pembentukan opini. Kita harus banyak belajar dan kekurangan dan kesalahan kita di masa lalu dan masa sekarang. Intinya, selama ini kita kurang memperhatikan hal-hal yang terkait dengan hukum. Akibatnya kita mengalami kekalahan dalam berbagai sengketa di forum internasional.
"Di dalam negeri, kita sulit maju dan melangkah menjadi negara maju karena hukum kita berantakan. Norma hukumnya kacau, penegakannya amburadul. Maka korupsi merajalela, ketidak-adilan terjadi di mana-mana. Dalam satu dekade terakhir ini, pembangunan hukum kita makin lemah. Hal ini merupakan faktor penting terhambatnya kemajuan di bidang ekonomi dan pemerataan pembangunan,"ujarnya.
Ia menjelaskan meskipun dalam banyak hal
sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden, namun pemimpin bukan sekedar dekat dengan rakyat dan mengutip kata Bung Karno "penyambung lidah rakyat", tetapi pemimpin harus mampu menunjukkan dan membawa rakyat ke jalan yang benar dan melakukan jalan apa yang harus ditempuh untuk memajukan bangsa dan negara ini.
"Pemimpin seperti di atas adalah pemimpin yang mumpuni dalam arti mempunyai ilmu dan ditempa oleh pengalaman dalam membangun dan memecahkan persoalan-persoalan besar bangsa ini. Pemimpin seperti itu tidak akan lahir karena garapan media sosial dan pencitraan serta berbagai survey yang terkadang justru menyesatkan rakyat sendiri,"kata dia.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023