Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky mengungkapkan, data pribadi para petani yang masuk dalam aplikasi I-Pubers dipastikan aman dari serangan siber.
"Tentunya kami menerapkan protokol keamanan siber, dengan ISO 3000. Kami juga menerapkan proteksi database sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga ini data pribadi petani terlindungi. Data petani itu tentu diawasi oleh kelompok tani dan disahkan kepala dinas. Jadi kami memindai data-data tersebut," ujar Panji saat ditemui di Gianyar, Bali, Senin.
Menurutnya, dengan data yang masuk melalui sistem akan lebih terlindungi dibandingkan tidak tercatat atau masuk di dalam aplikasi, alias masih dalam bentuk dokumen fisik.
Adapun saat ini PT Pupuk Indonesia tengah mematangkan penggunaan aplikasi I-Pubers melalui proyek percontohan di lima provinsi di Indonesia, yakni di Aceh, Riau, Bangka Belitung serta Kalimantan Selatan serta Bali dengan total sekitar 1.000 kios yang memasarkan pupuk subsidi dan non subsidi.
Ke depan, setelah dilakukan evaluasi, sistem yang dibangun bersama Kementerian Pertanian ini akan ditingkatkan, sehingga perusahaan mampu mengawasi distribusi pupuk dalam waktu terkini alias real time.
Panji juga menyebut akan menyematkan kode responsif atau Quick Response (QR Code), sehingga ketertelusuran (traceability) dapat diketahui secara pasti.
"Kami dalam proses untuk mengenakan QR Code, sehingga pupuk subsidi dapat dilacak pergerakannya dari pabrik sampai petani ini dalam proses implementasi secara bertahap. Secara masif diterapkan tahun ini dan tahun depan," ujarnya pula.
Digitalisasi kios ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian untuk melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dengan sistem digital.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Tentunya kami menerapkan protokol keamanan siber, dengan ISO 3000. Kami juga menerapkan proteksi database sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga ini data pribadi petani terlindungi. Data petani itu tentu diawasi oleh kelompok tani dan disahkan kepala dinas. Jadi kami memindai data-data tersebut," ujar Panji saat ditemui di Gianyar, Bali, Senin.
Menurutnya, dengan data yang masuk melalui sistem akan lebih terlindungi dibandingkan tidak tercatat atau masuk di dalam aplikasi, alias masih dalam bentuk dokumen fisik.
Adapun saat ini PT Pupuk Indonesia tengah mematangkan penggunaan aplikasi I-Pubers melalui proyek percontohan di lima provinsi di Indonesia, yakni di Aceh, Riau, Bangka Belitung serta Kalimantan Selatan serta Bali dengan total sekitar 1.000 kios yang memasarkan pupuk subsidi dan non subsidi.
Ke depan, setelah dilakukan evaluasi, sistem yang dibangun bersama Kementerian Pertanian ini akan ditingkatkan, sehingga perusahaan mampu mengawasi distribusi pupuk dalam waktu terkini alias real time.
Panji juga menyebut akan menyematkan kode responsif atau Quick Response (QR Code), sehingga ketertelusuran (traceability) dapat diketahui secara pasti.
"Kami dalam proses untuk mengenakan QR Code, sehingga pupuk subsidi dapat dilacak pergerakannya dari pabrik sampai petani ini dalam proses implementasi secara bertahap. Secara masif diterapkan tahun ini dan tahun depan," ujarnya pula.
Digitalisasi kios ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian untuk melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dengan sistem digital.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023