Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bersyukur
bebasnya semua warga Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf, dan ia berharap
prestasi itu tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu dengan
mengklaim keberhasilan itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Terkait klaim mengklaim,
Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi yang main klaim sampai
berbau politis dan saya kira itu sangat baik karena kasihan para
sanderanya. Sudah berbulan-bulan jadi sandera tersiksa lalu ada pihak
lain ribut tentang mengklaim, " ujar dia usai bertemu delegasi Sekolah
Tinggi Negarawan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, seperti dalam
keterangan tertulis MPR.
Menurut politisi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, upaya pembebasan sandera merupakan
ujian ketulusan untuk saling tolong menolong.
"Tapi dari kabar dan berita masih saja muncul di beberapa media, ternyata ada yang membayar tebusan. Nah ini menurut saya harus dipastikan, pemerintah Indonesia penting untuk menelusurinya Siapa yang membayar, sampai dengan 50 juta peso," kata dia.
"Tapi dari kabar dan berita masih saja muncul di beberapa media, ternyata ada yang membayar tebusan. Nah ini menurut saya harus dipastikan, pemerintah Indonesia penting untuk menelusurinya Siapa yang membayar, sampai dengan 50 juta peso," kata dia.
Kalau
itu terjadi, lanjut Hidayat, sangat tidak sesuai dengan kebijakan dari
pemerintah. Dia menilai pemerintah perlu mengklarifikasi hal ini. Sebab,
jika ada pembiaran bayar-membayar seperti ini dikhawatirkan akan
menumbuhsuburkan kelompok separatis.
"Mereka kemudian untuk berikutnya akan menyandera lagi, merampok lagi dan itu akan bermasalah. Jadi menurut saya dengan adanya informasi dari media di Filipina bahwa ada pembayaran sampai dengan 50 juta peso itu harus diklarifikasi pemerintah dan pemerintah harus menegaskan bahwa tidak pernah menjadi kebijakan pemerintah dan pemerintah tidak setuju dengan hal-hal seperti itu," pungkas Hidayat.
"Mereka kemudian untuk berikutnya akan menyandera lagi, merampok lagi dan itu akan bermasalah. Jadi menurut saya dengan adanya informasi dari media di Filipina bahwa ada pembayaran sampai dengan 50 juta peso itu harus diklarifikasi pemerintah dan pemerintah harus menegaskan bahwa tidak pernah menjadi kebijakan pemerintah dan pemerintah tidak setuju dengan hal-hal seperti itu," pungkas Hidayat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016