Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjaga netralitasnya jelang Pemilu 2024.
"ASN harus tetap netral jelang Pemilu 2024," katanya usai menghadiri rapat kordinasi pengendalian inflasi di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.
Menurut dia, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis jelang Pemilu 2024.
Dikatakan dia, apabila terbukti melanggar netralitas maka akan diberikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Saya ingatkan bahwa ASN harus tetap netral di Pemilu 2024," katanya lagi.
Mendagri mengajak pemerintah daerah menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu 2024 terutama dukungan anggaran.
"Untuk Pilkada karena penganggarannya menggunakan APBD maka dipastikan dalam penyusunan APBD tahun ini untuk tahun depan sudah harus masuk (dianggarkan)," ujarnya.
Selain itu, Tito juga meminta agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan Satpol mengenai kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca juga: Mendagri tiba di Belitung hadiri rakor pengendalian inflasi
"Keutuhan mereka ditanyakan berapa dan siapkan dana cadangan supaya pesta demokrasi Indonesia tetap bisa berjalan," katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU maupun Bawaslu guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pemerintah daerah tolong bantu penyelenggara KPU dan Bawaslu kurang apa misalnya secara operasional kekurangan gedung untuk menyimpan logistik mohon dibantu," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"ASN harus tetap netral jelang Pemilu 2024," katanya usai menghadiri rapat kordinasi pengendalian inflasi di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.
Menurut dia, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis jelang Pemilu 2024.
Dikatakan dia, apabila terbukti melanggar netralitas maka akan diberikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Saya ingatkan bahwa ASN harus tetap netral di Pemilu 2024," katanya lagi.
Mendagri mengajak pemerintah daerah menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu 2024 terutama dukungan anggaran.
"Untuk Pilkada karena penganggarannya menggunakan APBD maka dipastikan dalam penyusunan APBD tahun ini untuk tahun depan sudah harus masuk (dianggarkan)," ujarnya.
Selain itu, Tito juga meminta agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan Satpol mengenai kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca juga: Mendagri tiba di Belitung hadiri rakor pengendalian inflasi
"Keutuhan mereka ditanyakan berapa dan siapkan dana cadangan supaya pesta demokrasi Indonesia tetap bisa berjalan," katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU maupun Bawaslu guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pemerintah daerah tolong bantu penyelenggara KPU dan Bawaslu kurang apa misalnya secara operasional kekurangan gedung untuk menyimpan logistik mohon dibantu," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023