Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewaspadai peredaran uang palsu menjelang dan selama penyelenggaraan Pemilu 2024, karena dapat berdampak tidak baik terhadap perekonomian daerah itu.
"Ini harus menjadi perhatian kita semua untuk mencegah peredaran uang palsu di tahun politik ini," kata Kabag Ops Binda Provinsi Kepulauan Babel Asep Trisyuana di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan setiap memasuki pemilu terutama masa kampanye akan banyak beredar uang palsu yang merugikan pemerintah dan masyarakat di daerah ini.
"Begitu uang palsu ini beredar tentu yang menjadi imbasnya adalah masyarakat," katanya.
Menurut dia dalam mencegah peredaran uang palsu menjelang pemilu ini diperlukan sinergitas seluruh aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah, karena uang palsu ini akan merugikan perekonomian daerah ini.
Selain itu, memperkuat jaringan informasi di jajaran pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa hingga tingkat RT/RW.
"Kita sebetulnya memiliki jaringan informasi luas untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga berbagai masalah seperti peredaran uang palsu dan lainnya yang memicu konflik sosial dapat diatasi dengan baik," katanya.
Menurut dia apabila terjadi konflik di suatu daerah, maka yang diperlukan masyarakat adalah kebenaran informasi tersebut.
"Kalau sudah ada informasi benar yang disampaikan aparatur pemerintah, maka konflik sosial ini dapat teratasi dengan baik selama tahun politik ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Ini harus menjadi perhatian kita semua untuk mencegah peredaran uang palsu di tahun politik ini," kata Kabag Ops Binda Provinsi Kepulauan Babel Asep Trisyuana di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan setiap memasuki pemilu terutama masa kampanye akan banyak beredar uang palsu yang merugikan pemerintah dan masyarakat di daerah ini.
"Begitu uang palsu ini beredar tentu yang menjadi imbasnya adalah masyarakat," katanya.
Menurut dia dalam mencegah peredaran uang palsu menjelang pemilu ini diperlukan sinergitas seluruh aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah, karena uang palsu ini akan merugikan perekonomian daerah ini.
Selain itu, memperkuat jaringan informasi di jajaran pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa hingga tingkat RT/RW.
"Kita sebetulnya memiliki jaringan informasi luas untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga berbagai masalah seperti peredaran uang palsu dan lainnya yang memicu konflik sosial dapat diatasi dengan baik," katanya.
Menurut dia apabila terjadi konflik di suatu daerah, maka yang diperlukan masyarakat adalah kebenaran informasi tersebut.
"Kalau sudah ada informasi benar yang disampaikan aparatur pemerintah, maka konflik sosial ini dapat teratasi dengan baik selama tahun politik ini," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023