Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk ikut aktif mengawasi netralitas para aparatur sipil negara(ASN) pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Sejak awal kita sudah berkomitmen untuk menjaga sikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermedia sosial," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Muhammad Soleh di Mentok, Selasa.
Namun, kata dia, Pemerintah Daerah tidak punya kemampuan yang cukup untuk melakukan pengawasan seluruh aparatur sipil negara, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun para tenaga honorer.
Untuk itu dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk bisa mengawasi seluruh aparatur yang ada di daerah itu agar bisa menjaga netralitas seluruh tahapan pemilu agar berjalan dengan sukses dan damai.
"Bila masyarakat melihat seorang atau sekelompok ASN dan honorer ikut berkampanye atau ikut tindakan kampanye, diharapkan segera melaporkan kepada Bawaslu dan lembaga terkait lainnya," katanya.
Jika terbukti melakukan pelanggaran, kata dia, Pemkab Bangka Barat telah berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga netralitas ASN agar tidak ikut dalam politik praktis, salah satunya ikut berkampanye.
"Kami minta agar seluruh pegawai untuk senantiasa tegak lurus dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kita boleh memilih, dalam arti kata tapi kita jangan sampai menunjukkan sikap untuk mengarahkan pemilih," katanya.
Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bangka Barat dalam menjaga netralitas para ASN, beberapa waktu lalu telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bawaslu, KPU dan kepala daerah dengan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Sejak awal kita sudah berkomitmen untuk menjaga sikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermedia sosial," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Muhammad Soleh di Mentok, Selasa.
Namun, kata dia, Pemerintah Daerah tidak punya kemampuan yang cukup untuk melakukan pengawasan seluruh aparatur sipil negara, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun para tenaga honorer.
Untuk itu dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk bisa mengawasi seluruh aparatur yang ada di daerah itu agar bisa menjaga netralitas seluruh tahapan pemilu agar berjalan dengan sukses dan damai.
"Bila masyarakat melihat seorang atau sekelompok ASN dan honorer ikut berkampanye atau ikut tindakan kampanye, diharapkan segera melaporkan kepada Bawaslu dan lembaga terkait lainnya," katanya.
Jika terbukti melakukan pelanggaran, kata dia, Pemkab Bangka Barat telah berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga netralitas ASN agar tidak ikut dalam politik praktis, salah satunya ikut berkampanye.
"Kami minta agar seluruh pegawai untuk senantiasa tegak lurus dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kita boleh memilih, dalam arti kata tapi kita jangan sampai menunjukkan sikap untuk mengarahkan pemilih," katanya.
Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bangka Barat dalam menjaga netralitas para ASN, beberapa waktu lalu telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bawaslu, KPU dan kepala daerah dengan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023