Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lusje Anneke Tabalujan menyatakan anak menderita stunting turun menjadi 81 dibandingkan data Agustus 2023 tercatat 128 kasus anak stunting.
"Kita terus berupaya menjadi Kota Pangkalpinang bebas stunting tahun ini," kata Lusje Anneke Tabalujan usai rapat koordinasi penanganan stunting di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan dalam menekan angka kasus stunting ini, Pemkot Pangkalpinang lebih memasifkan program-program penanganan stunting seperti pemberian makanan tambahan, susu, telur, vitamin dan lainnya.
"Program dan langkah pemerintah kota harus berkaitan stunting. Oleh karena itu, rakor kali ini untuk mensinergikan program yang ada di dinas kesehatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya dalam menangani stunting ini," katanya.
Menurut dia meski belum rilis resmi penurunan angka stunting ini, namun dipastikan angka kasus anak kurang gizi, kurang berat badan dan lainnya berkurang seiring digencarkannya program penanganan stunting di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan.
Terkait pemberian bantuan kepada keluarga anak stunting yang orang tuanya tidak ber-KTP Kota Pangkalpinang, maka Pemkot Pangkalpinang akan menunggu regulasi atau aturan terkait pemberian bantuan kepada warga ber-KTP luar Kota Pangkalpinang.
"Kita tunggu dulu regulasinya, karena program penanganan stunting Kota Pangkalpinang ini diprioritaskan untuk warga ber-KTP Pangkalpinang," katanya.
Ia menyatakan dalam penyaluran bansos penanganan stunting ini diberikan kepada warga asli Kota Pangkalpinang dibuktikan dengan KTP.
"Bagi masyarakat bukan warga Kota Pangkalpinang ini, kita akan mencari regulasi agar warga ber-KTP luar daerah ini bisa mendapatkan bansos asupan makan, telur, susu, dan lainnya untuk anaknya yang mengalami stunting," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Kita terus berupaya menjadi Kota Pangkalpinang bebas stunting tahun ini," kata Lusje Anneke Tabalujan usai rapat koordinasi penanganan stunting di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan dalam menekan angka kasus stunting ini, Pemkot Pangkalpinang lebih memasifkan program-program penanganan stunting seperti pemberian makanan tambahan, susu, telur, vitamin dan lainnya.
"Program dan langkah pemerintah kota harus berkaitan stunting. Oleh karena itu, rakor kali ini untuk mensinergikan program yang ada di dinas kesehatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya dalam menangani stunting ini," katanya.
Menurut dia meski belum rilis resmi penurunan angka stunting ini, namun dipastikan angka kasus anak kurang gizi, kurang berat badan dan lainnya berkurang seiring digencarkannya program penanganan stunting di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan.
Terkait pemberian bantuan kepada keluarga anak stunting yang orang tuanya tidak ber-KTP Kota Pangkalpinang, maka Pemkot Pangkalpinang akan menunggu regulasi atau aturan terkait pemberian bantuan kepada warga ber-KTP luar Kota Pangkalpinang.
"Kita tunggu dulu regulasinya, karena program penanganan stunting Kota Pangkalpinang ini diprioritaskan untuk warga ber-KTP Pangkalpinang," katanya.
Ia menyatakan dalam penyaluran bansos penanganan stunting ini diberikan kepada warga asli Kota Pangkalpinang dibuktikan dengan KTP.
"Bagi masyarakat bukan warga Kota Pangkalpinang ini, kita akan mencari regulasi agar warga ber-KTP luar daerah ini bisa mendapatkan bansos asupan makan, telur, susu, dan lainnya untuk anaknya yang mengalami stunting," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024