Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan percepatan implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) digital sebagai upaya mendukung sistem pelayanan pemerintah berbasis elektronik.
"Kita kemarin telah mengikuti peresmian dan penguatan penerapan MPP dan MPP Digital yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. Kita akan lakukan percepatan ke arah itu," kata Bupati Bangka Barat Sukirman di Mentok, Sabtu.
Ia mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia sedang fokus pada percepatan digitalisasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah penerapan mal pelayanan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah dalam satu tempat.
"MPP adalah langkah konkret dalam upaya mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai instansi, baik Pemerintah Pusat maupun daerah, serta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dalam satu tempat," ujarnya.
Pemkab Bangka Barat akan menerapkan program MPP sepenuhnya pada Mei 2024 dan saat ini sedang melakukan berbagai persiapan untuk transisi ke MPP secara digital.
"Sebenarnya pelayanan sudah dilakukan di Kantor DPM Nakertrans, hanya saja saat ini masih dalam skala kecil. Nanti di bulan Mei 2024 kita persiapkan MPP secara konvensional, lokasinya di Gedung Perpustakaan Daerah sembari kita terus mendorong implementasi MPP digital yang ditargetkan bisa diwujudkan pada November 2024," katanya.
Menurut dia, percepatan realisasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah yang saat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Yuwanda Eka Putra mengatakan sudah ada 13 instansi yang telah menyatakan minat bergabung dalam MPP.
"Sejumlah organisasi perangkat daerah sudah siap bergabung, ada juga beberapa instansi lainnya, seperti Imigrasi untuk masalah paspor, Kepolisian, PDAM, perpajakan, perbankan hingga Badan Nasional Narkotika Provinsi,” kata Yuwanda.
Ia berharap jumlah instansi yang bergabung semakin bertambah seiring dengan persiapan yang sedang dilakukan.
"Kita menyambut baik dan mempersiapkan semuanya di Gedung Perpustakaan Daerah, mudah-mudahan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Bangka Barat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Kita kemarin telah mengikuti peresmian dan penguatan penerapan MPP dan MPP Digital yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. Kita akan lakukan percepatan ke arah itu," kata Bupati Bangka Barat Sukirman di Mentok, Sabtu.
Ia mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia sedang fokus pada percepatan digitalisasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah penerapan mal pelayanan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah dalam satu tempat.
"MPP adalah langkah konkret dalam upaya mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai instansi, baik Pemerintah Pusat maupun daerah, serta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dalam satu tempat," ujarnya.
Pemkab Bangka Barat akan menerapkan program MPP sepenuhnya pada Mei 2024 dan saat ini sedang melakukan berbagai persiapan untuk transisi ke MPP secara digital.
"Sebenarnya pelayanan sudah dilakukan di Kantor DPM Nakertrans, hanya saja saat ini masih dalam skala kecil. Nanti di bulan Mei 2024 kita persiapkan MPP secara konvensional, lokasinya di Gedung Perpustakaan Daerah sembari kita terus mendorong implementasi MPP digital yang ditargetkan bisa diwujudkan pada November 2024," katanya.
Menurut dia, percepatan realisasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah yang saat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Yuwanda Eka Putra mengatakan sudah ada 13 instansi yang telah menyatakan minat bergabung dalam MPP.
"Sejumlah organisasi perangkat daerah sudah siap bergabung, ada juga beberapa instansi lainnya, seperti Imigrasi untuk masalah paspor, Kepolisian, PDAM, perpajakan, perbankan hingga Badan Nasional Narkotika Provinsi,” kata Yuwanda.
Ia berharap jumlah instansi yang bergabung semakin bertambah seiring dengan persiapan yang sedang dilakukan.
"Kita menyambut baik dan mempersiapkan semuanya di Gedung Perpustakaan Daerah, mudah-mudahan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Bangka Barat," katanya.
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024