Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar mendorong penjabat kepala daerah bangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan melibatkan pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat.
"MPP ini adalah ruhnya adalah bagian mengintegrasikan layanan. Ini bukti arahan Pak Presiden agar birokrasi segera berdampak. Ekosistem MPP ditargetkan ada di seluruh Indonesia," kata Menpan-RB Abdullah Azwar dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu (1/11).
Ia mengatakan seluruh kepala daerah di Indonesia dapat serius dalam membangun mal pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk adanya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik.
Menurutnya ada 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang dapat dilakukan, sekaligus manfaat hadirnya MPP ini. Pertama, pelayanan langsung (direct services). Pelayanan ini secara interaktif antara pelaksana, dan penerima pelayanan. Kedua, pelayanan bergerak (mobile services) yang menggunakan sarana transportasi.
"Ketiga, self services atau pelayanan mandiri. Ini menjadi pelayanan yang dilakukan sendiri. Keempat, electronic services, atau MPP digital. Ini adalah pelayanan interaktif menggunakan teknologi informasi," katanya.
Ia menyebutkan jika kepala daerah bisa menjalankan strategi-strategi dalam percepatan pembangunan MPP. Satu diantaranya tidak perlu menggunakan gedung baru, dan luasan yang besar. Pemerintah daerah harus menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga. Kemudian, penguatan peran Biro Organisasi Provinsi, dan terakhir penandatanganan komitmen pembangunan MPP.
"Kunci penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini adalah komitmen, kerja sama dan kolaborasi antar instansi/lembaga. Kunci lainnya yakni integrasi, dan menekankan kinerja dan kualitas pelayanan," katanya.
