Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang masih terjadi di lingkungan pemerintah daerah setempat.

"Kita sudah melakukan audiensi dengan Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membahas terkait dengan persoalan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat, kita akan tindaklanjuti agar permasalahan itu segera selesai," kata Bupati Bangka Barat Sukirman di Mentok, Kamis.

Ia mengatakan di lingkungan Pemkab Bangka Barat sampai saat ini masih terjadi sejumlah persoalan kepegawaian, mulai dari permasalahan kenaikan pangkat, penempatan pegawai, hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Dengan kehadiran dari Kepala Kantor VII Badan Kepegawaian Negara ini, kita menyampaikan sejumlah persoalan yang ada. Kita akan saling bersinergi mengenai nasib pegawai atau ASN di Bangka Barat, termasuk penempatan PPPK," katanya.

Dalam hal ini, tindak lanjut dari upaya penyelesaian berbagai persoalan tersebut akan dilakukan melalui organisasi perangkat daerah terkait yang akan berkoordinasi langsung dengan Kantor Regional VII BKN untuk mencari rumusan atau solusi yang tepat.

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, Margi Prayitno menyampaikan pihaknya siap membantu memfasilitasi segala persoalan pegawai di Bangka Barat.

"Kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan ada kecenderungan jika di Bangka Belitung ini relatif lebih bagus jika dibandingkan tiga daerah lain yang ada di bawah naungan Kantor Regional VII BKN," katanya.

Terkait dengan permintaan Bupati Bangka Barat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di daerah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai langkah awal Kantor Regional VII BKN telah melaksanakan bimbingan teknis mengenai penyelesaian permasalahan kenaikan pangkat untuk para tenaga guru.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta

Editor : Bima Agustian


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024