Aliansi Jurnalis Independen (AJI) akan menggelar Kongres XII di Palembang, Sumatera Selatan pada 3-5 Mei 2024.
Kongres tersebut akan didahului dua kegiatan yakni Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) pada 2 Mei dan Press Freedom Conference (PFC) pada 3 Mei.
Dalam rilis yang diterima Antara di Pangkalpinang, Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) merupakan forum nasional yang akan membahas tren gangguan informasi, artificial intelligence, dan ekosistem media selama Pemilu 2024.
Adapun Press Freedom Conference (PFC) bakal mempertemukan jaringan organisasi jurnalis di Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja dan, Timor Leste untuk membahas kaitan antara krisis iklim, demokrasi dan kebebasan Pers. Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional yang dirayakan setiap 3 Mei.
Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito mengatakan dua kegiatan itu menjadi momentum bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas di tengah kesamaan ancaman internal dan eksternal di masing-masing negara-negara di Asia Tenggara.
Dalam lima tahun terakhir, menurut Sasmito, jurnalis dan media independen dihadapkan pada disinformasi, perkembangan AI, polarisasi, dan krisis iklim. Di tengah situasi itu, peran jurnalis dan media independen jauh lebih dibutuhkan.
Namun, serangan terhadap pers juga cukup masif mulai regulasi yang represif, pelbagai bentuk kekerasan, hingga penyensoran yang telah menjadi tantangan serius.
"Sehingga AJI perlu mengambil peran untuk menyatukan kolaborasi dengan komunitas pers di regional dan masyarakat sipil lainnya agar kebebasan pers dapat dilindungi untuk menjaga demokrasi," tutur Sasmito.
Dua kegiatan itu setidaknya akan diikuti sekitar 300 peserta dari jurnalis, pers mahasiswa, akademisi, pengelola media, NGO, dan kedutaan sejumlah negara.
Di sisi lain, Ketua AJI Palembang M Fajar Wiko mengatakan, momentum Kongres XII AJI yang digelar di Palembang kali ini seharusnya dapat memantik perkembangkan jurnalisme yang lebih baik kedepan, baik di tingkatan nasional maupun lokal.
Apalagi hasil survey Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang digelar oleh Dewan Pers pada akhir 2023 lalu menempatkan Sumsel di lima terbawah. Sehingga menurut Wiko kolaborasi yang dilakukan oleh semua unsur diharapkan bisa membuat pers semakin dipercaya oleh masyarakat.
"Setelah Piagam Palembang pada 2010 lalu, kini kita dihadapkan pada situasi dan iklim jurnalisme yang bergerak secara cepat dan masif. Nyatanya hari ini, kita tidak mampu mengimbangi hal tersebut karena Sumsel berada di peringkat lima terbawah (IKP) yang seharusnya jadi perhatian semua pihak," kata Wiko.
Oleh sebab itu, momentum Kongres XII AJI ini diharapkan memberi dampak positif bagi perkembangan pers di Sumsel secara signifikan.
Jurnalis yang ingin mengetahui agenda Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference dapat diakses melalui website: www.kongres12aji.com. Dua kegiatan akan disiarkan online di Youtube AJI Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Kongres tersebut akan didahului dua kegiatan yakni Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) pada 2 Mei dan Press Freedom Conference (PFC) pada 3 Mei.
Dalam rilis yang diterima Antara di Pangkalpinang, Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) merupakan forum nasional yang akan membahas tren gangguan informasi, artificial intelligence, dan ekosistem media selama Pemilu 2024.
Adapun Press Freedom Conference (PFC) bakal mempertemukan jaringan organisasi jurnalis di Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja dan, Timor Leste untuk membahas kaitan antara krisis iklim, demokrasi dan kebebasan Pers. Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional yang dirayakan setiap 3 Mei.
Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito mengatakan dua kegiatan itu menjadi momentum bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas di tengah kesamaan ancaman internal dan eksternal di masing-masing negara-negara di Asia Tenggara.
Dalam lima tahun terakhir, menurut Sasmito, jurnalis dan media independen dihadapkan pada disinformasi, perkembangan AI, polarisasi, dan krisis iklim. Di tengah situasi itu, peran jurnalis dan media independen jauh lebih dibutuhkan.
Namun, serangan terhadap pers juga cukup masif mulai regulasi yang represif, pelbagai bentuk kekerasan, hingga penyensoran yang telah menjadi tantangan serius.
"Sehingga AJI perlu mengambil peran untuk menyatukan kolaborasi dengan komunitas pers di regional dan masyarakat sipil lainnya agar kebebasan pers dapat dilindungi untuk menjaga demokrasi," tutur Sasmito.
Dua kegiatan itu setidaknya akan diikuti sekitar 300 peserta dari jurnalis, pers mahasiswa, akademisi, pengelola media, NGO, dan kedutaan sejumlah negara.
Di sisi lain, Ketua AJI Palembang M Fajar Wiko mengatakan, momentum Kongres XII AJI yang digelar di Palembang kali ini seharusnya dapat memantik perkembangkan jurnalisme yang lebih baik kedepan, baik di tingkatan nasional maupun lokal.
Apalagi hasil survey Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang digelar oleh Dewan Pers pada akhir 2023 lalu menempatkan Sumsel di lima terbawah. Sehingga menurut Wiko kolaborasi yang dilakukan oleh semua unsur diharapkan bisa membuat pers semakin dipercaya oleh masyarakat.
"Setelah Piagam Palembang pada 2010 lalu, kini kita dihadapkan pada situasi dan iklim jurnalisme yang bergerak secara cepat dan masif. Nyatanya hari ini, kita tidak mampu mengimbangi hal tersebut karena Sumsel berada di peringkat lima terbawah (IKP) yang seharusnya jadi perhatian semua pihak," kata Wiko.
Oleh sebab itu, momentum Kongres XII AJI ini diharapkan memberi dampak positif bagi perkembangan pers di Sumsel secara signifikan.
Jurnalis yang ingin mengetahui agenda Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference dapat diakses melalui website: www.kongres12aji.com. Dua kegiatan akan disiarkan online di Youtube AJI Indonesia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024